"Ya, Kami juga meminta kepada penegak hukum dalam hal ini 'Kejati Riau' agar memanggil dan memeriksa kepala Dinas PUPR Rokan Hulu, PPK, PPTK dan juga rekanan terkait Pembangunan Jembatan Sei Batang Lubuh karena adanya dugaan korupsi pada proyek ini dan kami menduga pekerjaan nya ada kekurangan volume dan batas waktu pengerjaannya tidak sesuai dengan kontrak," pungkasnya.

Kemudian lanjut Boby bahwa, kami juga meminta institusi Kejati Riau agar memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUPR Rokan Hulu, PPK, PPTK dan rekanan terkait 'Pembangunan Peningkatan Jalan Polipera - Komplek Pemda dengan sumber anggaran  dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 sebesar Rp 5.269.767.784 Miliar, karena diduga pekerjaan ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah di tentukan dan seterusnya lakukan audit pada kegiatan ini, pungkasnya.

Selain itu kami juga meminta kepada penegak hukum baik Kejati Riau dan Kapolda Riau agar mengambil alih kasus ini serta memanggil dan memeriksa pihak terkait, "kami akan tetap mengawal kasus ini sampai tuntas," ungkapnya.

Setelah menyampaikan aspirasi terang Boby akhirnya massa aksi di sambut oleh perwakilan Kejati Riau dan seterusnya aspirasi kawan kawan akan di sampaikan kepada pimpinan, katanya. []

Sumber : Boby Firmando /  Editor : AP. Sulaiman