GARDAPOS.COM, JAKARTA - Pembagian kekuasaan kepada relawan yang terlibat dalam Pilpres bukan politik balas budi, tetapi pengelolaan kekuasaan oleh pemenang untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana dijanjikan saat kampanye. Oleh karena itu, wajar bila relawan diangkat menjadi komisaris dan direksi BUMN maupun pada berbagai jabatan lainnya sepanjang tenaganya dibutuhkan karena memiliki kapasitas. Demikian kepada gardapos.com, Selasa (1/11/2020) disampaikan Imanta Ginting Sekjen Relawan Jokowi Centre (RJC).

Menurutnya, organisasi relawan pendukung Jokowi secara moral punya tanggung-jawab untuk merealisasikan janji Jokowi yang dinyatakan dalam Nawacita. "Ada tanggung-jawab moral di sana, ada janji kepada rakyat yang harus dipenuhi. Tidak sebatas mengantarkan Jokowi untuk menjadi pemenang, lalu merasa bahwa pekerjaan sudah selesai. Relawan harus membantu Jokowi untuk mewujudkan Nawacita dalam peran-peran yang mungkin dilakukan," ujarnya. 

Imanta mengaku prihatin dengan ulah sekelompok relawan yang terkesan menekan pemerintah agar memberikan jabatan sebagai jatah organisasi karena telah berjasa saat Pilpres 2019 lalu. "Saya prihatin, sebagian teman relawan memandang diberi jabatan sebagai hak atau jatah, bukan momentum melakukan kewajiban. Bagi saya, diberi jabatan berarti diperlukan tenaganya untuk membantu Jokowi, " pungkasnya.