Kemudian dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran, Abhan memastikan jajaran Bawaslu tidak tinggal diam dengan terus melakukan upaya pencegahan terutama terhadap "praktik politik uang".
Bawaslu RI mengajak masyarakat, mahasiswa, dan peserta pemilu untuk menolak praktik politik uang dari peserta pemilu, sebutnya dalam diskusi Antisipasi Konflik Sosial Sebagai Dampak Pilkada Serentak Guna Membangun Nilai-Nilai Demokrasi di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Dia mengungkapkan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada, pemberi dan penerima uang dalam pesta demokrasi bisa dikenakan sanksi pidana. Hanya saja, lanjutnya, tak mudah memberantas politik uang. Salah satu alasan menurutnya saksi penerima yang tak mungkin mau melaporkan karena bisa jadi tersangka.
"Sisi positifnya aturan tersebut untuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa sanksinya berat," ujarnya
Pelanggaran kedua, sambung Abhan, ujaran kebencian di media sosial. Banyak para pendukung maupun tim sukses yang melakukan kampanye negatif, saling serang untuk menjatuhkan lawan politik dengan menyebar informasi yang tidak benar. Hal tersebut baginya bisa memicu tingginya potensi politik.
Abhan menuturkan pendukung pasangan calon maupun masyarakat yang melanggar aturan kampanye di media sosial (medsos) bisa dijerat melalui pidana umum, pidana khusus, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
"Bawaslu berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk gunakan medsos dengan baik. Perlu partisipasi publik agar medsos tidak dibanjiri kampanye hitam," imbuhnya.
Terakhir, persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari 270 daerah yang menggelar pilkada, sebanyak 230 kepala daerah petahana diperkirakan akan maju kembali. Dikhawatirkan, para kepala daerah menggunakan kewenangan untuk memuluskan jalan menjadi pemenang dalam pilkada dengan menggerakan ASN.
Untuk itu, menurutnya Bawaslu sudah melakukan antisipasi sejak awal. Caranya dengan menggelar Workshop Penerapan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang larangan bagi kepala daerah atau petahana melakukan penggantian/mutasi dan Netralitas ASN.
"Kepala daerah dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri," tandasnya.
Penulis: Hendi Purnawan
Artikel ini telah tayang di bawaslu.go.id dengan judul "Cegah Pelanggaran Pilkada 2020, Abhan: Terutama Politik Uang"
Tulis Komentar