Ketidaktaatan sebagian masyarakat tersebut, baik di zona keramaian maupun di tempat kerja, menurut hemat saya,  sebagai bukti bahwa manajemen komunikasi pemerintah penanganan Covid-19 belum terkelola secara serius karena tidak tereksekusi berkelanjutan,  belum tersistematis, dan juga tidak terdefusi masif di tengah masyarakat. 

Sepanjang pengelolaan komunikasi seperti yang sedang terjadi saat ini, dengan asumsi belum ditemukan vaksin dan daur hidup Covid-19 secara natural berakhir, saya mencoba mengemukakan prediksi bahwa jumlah penderita Covid-19 akan terus bertambah, bukan menurun. Ini sangat berpotensi menjadi ancaman serius bagi negeri ini kedepan. 

Untutk itu, saya menyarankan kepada Presiden agar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi yang dipimpin oleh Airlangga Hartoto, sebaiknya tidak hanya terdiri dua satgas tetapi harus menjadi tiga yaitu: (1) Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, (2)  Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, dan yang tak kalah pentingnya (3) Satgas Komunikasi dengan tupoksi utamanya menggerakkan kemadirian setiap WNI menghadapi/'bersahabat"  dengan Covid-19.

Atau lebih bagus lagi sebagai tindakan ekstraordinary bila Satgas Komunikasi ini, dan tidak ada salahnya berada langsung di bawah Presiden. Sebab, di era kehidupan baru (new normal), bidang kerja komunikasi sangat penting dan strategis. 

Satgas Komunikasi tersebut melakukan manajemen komunikasi berbasis pada sebuah strategi komunikasi dan program yang terukur dalam rangka menumbuhkan serta memelihara kesadaran yang tinggi, menciptakan sikap mendukung dan melakukan semua protokol kesahatan penanganan Covid-19 secara mandiri bagi setiap individu di tengah masyarakat.***

Sumber : Dr. Emrus Sihombing /  Editor : Assep Putra Sulaiman