Dari 9 kabupaten dan kota di Riau yang akan mengikuti Pemilukada serentak 2020, DPP Partai Golkar baru menyerahkan 4 Surat Keputusan (SK) dukungan. Selebihnya 5 kabupaten dan kota masih menunggu SK. Dari ke 4 SK itu 3 paslon dinasti politik.
Pasangan calon yang didukung Golkar dalam Pemilukada Serentak 2020 antara lain, untuk Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) anak Sukarmis, mantan Bupati Kuansing dua periode, 2006-2016, Andi Putra, dipastikan akan mengikuti jejak sang ayah.
Ketua DPRD Kuansing tersebut akan berpasangan dengan mantan anggota DPRD Riau dua periode dari dua partai berbeda, Suhardiman Amby. Suhardiman pernah menjadi anggota Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Hanura.
Selain di Kuansing, Golkar juga mendorong dan menyetujui mendukung Rezita Meylani, istri Bupati Indragiri Hulu (Inhu) saat ini, Yopi Arianto.
Rezita Meylani akan berpasangan dengan Kepala Bappeda Inhu, Junaidi Rachmat, bertarung melanjutkan kepemimpinan sang suami, Yopi Arianto.
Selain mendukung anak dan istri Bupati dua periode di Kuansing dan Inhu, Golkar juga mendukung anak Bupati dua periode masih menjabat, Bupati Pelalawan, HM. Harris.
Adi Sukemi, anak Harris saat ini masih menjabat Ketua DPRD Pelalawan maju sebagai Calon Bupati berpasangan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakamenag) Pelalawan, Muhammad Rais.
Tak hanya menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Pelalawan saja, Adi Sukemi sejak dini sudah dipersiapkan oleh ayahnya, Harris sebagai politisi. Termasuk menjadi anggota DPR RI 2009-2014.
Dinasti politik tak pernah berakhir baik. Selain menyuburkan praktik nepotisme, itu juga rentan melahirkan perkara rasuah.
Nicollo Machiavelli dalam salah satu magnum opus-nya Il Principe (Sang Pangeran) berujar, kekuasaan harus digapai dan dipertahankan, meski harus membuang bab etika ke tong sampah. Jika filsuf era Renaisans itu masih hidup kini, barangkali ia akan tertawa melihat cara pemimpin mempertahankan kekuasaannya. (Permata politik.com)
Salah satu musuh negara demokrasi adalah dinasti politik. Selain membunuh demokrasi, dinasti politik diyakini merupakan pintu masuk tindak korupsi.
Dinasti politik kembali jadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sudah berulang kali KPK juga mengatakan dinasti politik menjadi atensi di KPK karena kecenderungan untuk memiliki, atau meraup kekayaan di wilayah dalam kewenangannya,” kata Basaria, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (1/3/2018: KOMPAS.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi dinasti politik di daerah. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dinasti politik berpotensi tinggi terjadi tindak pidana korupsi di daerah. Hal ini berdasarkan hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.
“KPK memperhatikan serius terhadap dinasti politik,” kata Basaria saat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat, 2 Maret 2018, (TEMPO.CO).
Opini - Senin, 13 Juli 2020.
Penulis: Rojuli, S.Sos Wartawan Senior SBNC.
.jpeg)
Tulis Komentar