Kondisi yang kurang adil ini menjadi pertanyaan wartawan kepada Direktur FORMASI RIAU sebagaimana yang telah disampaikannya ia pun menjelaskan, bahwa belakangan karena ada wabah Covid-19 sudah berjalan beberapa bulan kemudian dilanjutkan dengan ditetapkannya New Normal oleh pemerintah seharusnya tidak ada lagi yang memperlambat proses penegakan hukum tindak pidana korupsi ini, pungkasnya.

Publik Riau sudah mengetahui, bahwa perkara yang menetapkan Zulkifli AS sebagai tersangka KPK karena memberikan uang suap Rp 550 juta kepada mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditrektorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo. Diduga suap tersebut diberikan agar Yaya cepat memuluskan anggaran DAK di Kota Dumai.

Kemudian selain itu, Zulkifli AS diduga menerima sejumlah uang Rp 50 juta dan fasilitas hotel di Jakarta. Penerimaan gratifikasi itu sangatlah berlawanan dengan jabatannya sebagai Wali Kota Dumai. Menjawab pertanyaan publik dan wartawan terkait kasus ini Direktur FORMASI RIAU sebelumnya sudah berkali-kali mendesak KPK untuk menuntaskan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjadikan Zulkifli AS serta Kepala Daerah lain dan juga pejabat terkait di Kementerian sebagai tersangka segera lakukan proses penegakan hukum, tegasnya.

(*/tim/red)

Sumber : Formasi Riau /  Editor : APS