GARDAPOS.COM, (BAGANBATU) ROKAN HILIR - Perlindungan sosial bagi warga miskin oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Sosial diduga belum tepat sasaran.
Diduga masalah verifikasi dan validasi warga miskin seperti data berganda dan data yang telah dihapus oleh petugas sosial masyarakat (PSM) atau pencacah data muncul kembali di tahun berikutnya. Pemuktahiran data terpadu antara BPS dan Dinas Sosial perlu dilakukan.
Jika persoalan data ini tidak valid diduga akan menghambat berbagai program unggulan seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), bantuan rumah tidak layak huni, akan mengalami masalah pendataan dan informasi.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir, Dr. Juanaidi Saleh, Kamis (23/4) dilansir dari momenriau.com terkesan tutup mata terkait ada dugaan manipulasi data masyarakat yang terdampak covid-19 di Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah. Dugaan tersebut berawal dari jawaban Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan whatsApp nya mengatakan kalau data penerima sembako berasal dari DTKS Kementrian Sosial dan dari hasil pendataan masing-masing kelurahan dan kepenghuluan yang direkap oleh Kecamatan, katanya.
"Saat ini kami sedang melakukan verifikasi dan validasi data untuk seluruh kepenghuluan semoga kedepanya data kita semangkin valid," kata kadisos melalui pesan singkatnya.
Dari pertanyaan tersebut terkesan ada hal ucapan berkilah dari kadisos mengatakan kedepanya akan diadakan musyawarah desa untuk menentukan masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut.
"Karena dinas sosial hanya mengunakan DTKS yang sudah disahkan oleh Kementrian Sosial, jadi terkait hal tersebut sebaiknya konfirmasi ke Datuk Penghulu saja," jawaban yang sangat tidak rasional sehinga seolah mereka lepas tangan.
Kemudian lagi terkait persoalan hampir mencapai 60% warga Kepenghuluan Bagan Manunggal (Pirdam) mendadak terdampak Covid-19 dan mendadak miskin dikarenakan dapat bansos dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kadisos buang badan dengan menjawab, "Semua teknis menurut juknis jadi wewenang merubah data tersebut ditangan para Lurah dan Datuk Penghulu dituangkan dalam musyawarah desa kami hanya meneruskan data tersebut ke Kementrian Sosial," Pungkasnya. ***
[Ikuti GardaPos.com Melalui Sosial Media]
Tulis Komentar