Dia juga mengatakan penggunaan anggaran Covid 19 harus transparan untuk didistribusikan kepada masyarakat sehingga meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

"Pendistribusian bantuan kepada masyarakat harus transparan sehingga anggaran tersebut tidak disalah gunakan atau dikorupsi," tegasnya.

Imanta mengungkapkan bahwa, Pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin telah menambah Kuota Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima dengan anggarannya sebesar Rp37,4 triliun serta mendistribusikan Kartu Sembako diberikan kepada 20 juta penerima dan memberikan bantuan per orang  sebesar Rp200 ribu per bulannya dan totalnya adalah Rp43,6 triliun.

Kemudian Presiden juga telah mengeluarkan kebijakan Kartu Prakerja, pembebasan tarif listrik 450KVA dan diskon 50% tarif listrik untuk 900KVA.

"Kami juga mengajak masyarakat untuk mengawas pendistribusian bantuan ini agar tepat sasaran sehingga tidak ada tindakan korupsi yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab, tandasnya. (*/gp.1)

Sumber : Sekjen Jokowi Centre, Imanta Ginting /  Editor : Assep Putra Sulaiman