Dia melanjutkan bahwa tindakan beberapa waktu lalu (Senin 13 Jan 2020, red) oleh PT PSJ yang mencoba melawan putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Pid. Sus.LH/2018, untuk mengeksekusi lahan ilegal 3.323 hektar PT PSJ yang masuk dalam kawasan hutan dan sangat mirisnya PT PSJ diduga telah menghasut masyarakat untuk melawan hukum seharusnya perusahaan mengedukasi masyarakat bukan malah berlindung di masyarakat yang tidak tahu apa-apa tentang ini, ungkapnya.

"Maka dari itu, Kami menyampaikan kepada Kejati dan DLHK Provinsi Riau untuk tegakkan hukum tertibkan kebun ILEGAL PT PSJ jangan kalah dengan Perusahaan yang tidak taat hukum seperti PT PSJ dan jangan sampai kami berpikir ada indikasi permainan dengan penegak HUKUM," tegas Kordum I, Firka Maulana.

Terakhir ungkapnya, beberapa tuntutan kami telah disampaikan salah satunya adalah: Mendukung Satgas penertiban kebun ilegal PT PSJ dalam kawasan hutan, dan Menuntut KEJATI dan DLHK Prov Riau untuk ingatkan PT PSJ jangan libatkan masyarkat untuk melawan hukum, Jika tuntutan kami tidak di indahkan atau tidak direspon kami akan berlanjut demo sebelum ada ketegasan dari KEJATI dan DLHK Prov Riau untuk penertiban kebun ilegal PT PSJ dan kami juga akan sampaikan kepada PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA bahwasanya penegak HUKUM di Prov Riau LEMAH kalah dengan PT PSJ, tutupnya.

Sumber : AMPER /  Editor : APS