Kemudian lanjutnya bahwa, jauh ketimpangan dari revisi tahun 2011 dengan tahun 2019, yang mana pada tahun 2019 banyaknya pengurangan kawasan.

"Sangat jauh ketimpangan antara tahun 2011 dengan tahun 2019, salah satu contohnya tahun 2011 kawasan lindung gambut seluas 155.349.89 H, pada tahun 2019 terjadi pengurangan yang signifikan yaitu menjadi 3.409.89 H, artinya tidak ada pertimbangan kepada masyarakat," pungkas Pirka.

Pirka Maulana selaku Dewan Majelis JMGR dan juga sebagai aktivis lingkungan juga mempertanyakan tentang pengurangan kawasan gambut dari hasil Revisi RT RW Kabupaten Pelalawan.

"Saya berharap bahwa DPRD Kabupaten Pelalawan tidak mengesahkan RTRW yang sudah di revisi, saya berharap DPRD Kabupaten Pelalawan untuk melakukan peninjauan kembali, jangan asal sahkan saja, soalnya akan berdampak kepada masyarakat, bukan menguntungkan masyarakat melainkan menguntungkan pengusaha," ujar Pirka. ***

Sumber : JMGR /  Editor : Endri/APS