Selain proses administrasi pencarian terlambat masuk setelah masa penggunaan anggaran berakhir, sebagaimana alasan yang disampaikan Kepala BPKAD Pelalawan, Devitson Saharuddin SH MH dilansir dari tibunpekanbaru (24/1) kegiatan yang tunda bayar tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp 60 miliar saat ini menjadi sorotan dari para rekanan pemerintah daerah Pelalawan.

“Saya menduga telah terjadi KKN di tubuh BPKAD Pelalawan,” ungkap Jusardi (kontraktor, red)

Lanjutnya mengungkapkan bukti dugaan KKN itu, ”Alasannya, karena Surat Perintah Membayar yang (SPM) terbit awal bulan 27 Desember 2023 tidak cair dengan alasan tidak ada ketersediaan dana dan belum masuk, sementara SPM yang masuk pada akhir bulan Desember ada yang sudah cair atau dibayarkan,” jelas Jusardi.

Nah, pertanyaan saya (Jusardi, red) kenapa pihak BPKAD tidak per dalam proses pencairan kegiatan tahun 2023. Sedangkan kita keterlambatan kerja didenda oleh negara satu persen atau satu permel per hari dendanya dari nilai kontrak, ujarnya.

Atas kejadian ini, lanjut Sardi pihaknya akan melaporkan kasus ini setelah pemilu 2024 selesai kepada aparat penegak hukum, kepolisian, dan kejaksaan.

“Ya, setelah pemilu 2024 ini saya akan laporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum. Kita berharap dengan pemimpin Indonesia yang baru nanti dapat memberantas KKN di Indonesia khususnya di Pelalawan, Riau,” tegas Sardi.

Sementara itu klarifikasi awak media (12/2) terkait kasus ini belum mendapatkan jawaban/keterangan dari Kaban BPKAD Davitson via pesan WhatsApp – nya.

(r07/gp01)

Sumber : Jusardi, tribunpekanbaru /  Editor : r07/gp01/APS