Tentu keputusan MK ini menjadi karpet merah bagi kepala daerah terutama kepada sosok tertentu mendaftarkan diri bacawapres di KPU. Lalu ia dengan lantang pula mengatakan "tenang saja, saya sudah ada di sini."

Fenomena komunikasi politik di atas dapat disebut sebagai dinasti politik dengan meredefenisi konsep dinasti politik sebagai tindakan politik menghalalkan semua pengaruh, kekuasaan, jaringan, hubungan personal dan kekerabatan demi untuk meng-estafetkan kekuasaan dari dan ke sesama keluarga inti.

Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri, saat ini muncul kritik dan penolakan begitu deras, tajam dan masif atas keputusan MK dan fenomena bapencawapres-an sosok tertentu tersebut yang tidak produktif bahkan cenderung ke arah negatif di ruang publik.

Untuk itu, sebagai seorang komunikolog saya menyarankan dengan serius agar para partai koalisi pengusung bacawapres sosok tertentu tersebut yang telah menimbulkan polemik yang juga di luar akal sehat, perlu mengambil waktu secepatnya merenung untuk mengambil tindakan mereposisi bacawapres yang bersangkutan dan menggantinya dari salah satu Ketum Partai pengusung, sebelum KPU menetapkan paslon Pilpres 2024.

Penulis: Emrus Sihombing, Komunikolog Indonesia.

Sumber : Emrus Sihombing /  Editor : APS