Kepercayaan pada kemampuan Erick Thohir yang juga Menteri Negara BUMN itu membuat peserta Munas VI MES di Jakarta secara aklamasi memilihnya untuk kembali memimpin MES di periode kedua.
Tidak seperti periode pertama yang hanya berlangsung selama tiga tahun, dalam Munas VI MES juga diputuskan perpanjangan periode kepengurusan menjadi lima tahun. Dengan demikian, pada periode kedua ini Erick akan memimpin MES dari 2023 sampai 2028.
“Kami yakin, pada periode kedua nanti yang berlangsung selama lima tahun, di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, MES akan melambung lebih tinggi lagi,” ujar Sekretaris Bidang IV Teguh Santosa.
Teguh adalah orang pertama yang mengajukan usul agar periode kepengurusan MES diperpanjang dari tiga tahun menjadi lima tahun. Tiga tahun menurutnya terlalu singkat untuk menjaga kesinambungan program. Dengan lima tahun kepengurusan diharapkan program kerja yang dijalankan dapat tuntas dan menjadi pijakan yang solid untuk periode selanjutnya.
Usul memperpanjang periode kepengurusan itu disampaikan Teguh kepada Sekretaris Jenderal MES Iggi Haruman Achsien pada kegiatan Pra Munas. Adapun Iggi mengatakan akan membawa usul itu dalam sidang di Munas IV.
Teguh yang juga Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), salah satu organisasi konstituen Dewan Pers, mengatakan organisasi yang dipimpinnya juga memiliki concern pada penguatan pelaku usaha di daerah.
Dalam kegiatan Pra Munas, JMSI dan MES telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang mencakup pengembangan literasi ekonomi dan keuangan syariah, perencanaan dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah digital, dan kampanye gaya hidup halal untuk meningkatkan halal awareness, serta pengembangan minat penulisan terkait ekonomi dan keuangan syariah.
Teguh yakin, sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi Indonesia untuk menjadi pemain utama ekonomi syariah sangat terbuka luas.
Ketika memberikan sambutan dalam Munas VI MES, Erick Thohir menjelaskan bahwa total aset industri keuangan syariah di Indonesia sampai akhir 2022 tercatat lebih dari Rp 2.813 triliun. Angka ini memperlihatkan pertumbuhan sebesar 13,4 persen dari tahun sebelumnya.
Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi besar di sektor industri halal. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report, Indonesia berada di peringkat keempat negara.
Namun pengembangan ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan yang tidak dapat dipandang sepele.
Market share industri jasa keuangan syariah, misalnya, masih relatif rendah, yakni 10,69 persen yang berarti masih di bawah target pemerintah sebesar 16 persen. Ini berarti masih banya anggota masyarakat yang belum menggunakan produk dan jasa keuangan syariah.
Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah juga masih rendah, yakni 9,14 persen dan 12,12 persen. Masih sangat rendah dibandingkan indeks relasi dan inklusi keuangan nasional, sebesar 49,68 dan 85 persen.
Di sisi lain, diferensiasi model bisnis produk syariah juga masih cukup terbatas, sertas tingkat adaptasi dan adaptasi teknologi juga belum memadai.
Berbagai tantangan inilah yang membuat MES merasa perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama.
“Kami di JMSI menangkap arti penting ini, dan yakin kerja sama kedua organisasi dapat membuat ekonomi syariah semakin mendapatkan perhatian yang sebagai signifikan di tengah aktivitas ekonomi masyarakat,” demikian Teguh Santosa. []
Tulis Komentar