Huda juga mengatakan, untuk mendesak Polda Riau agar menantaskan kasus ini, FORMASI RIAU telah 3 kali menguji dan mendesak Polda Riau, KPK dan Kejaksaan Tinggi Riau untuk mempercepat penuntasan kasus dugaan sppd fiktif ini.

"Mengapa kami dari FORMASI RIAU mendesak agar mempercepat penuntasan kasus dugaan sppd fiktif tersebut, karena kami tidak ingin nama baik "Kepolisian" tercoreng dan jadi bahan omongan ditengah masyarakat bahwa kepolisian "kurang serius" untuk menuntaskan kasus tersebut. Inikan tidak elok." pungkasnya.

Kasus korupsi ini tidak rahasia umum lagi. Seperti diketahui, dugaan "sppd fiktif masal dewan rohil 2014-2019" diduga melibatkan hampir seluruh dewan rohil priode 2014-2019. Dalam perjalanan pengusutannya, 86 orang sudah diperiksa sebagai saksi, salahsatunya "Afrizal Sintong" yang saat ini menjadi Bupati Kab. Rokan Hilir.

Jika ada hambatan yang serius dalam pengusutan dugaan sppd fiktif tersebut di Polda Riau, ada baiknya Polda Riau menyerahkan pengusutan kasus tersebut ke KPK, tutup Huda.[]

Sumber : Dir FOrmasi RIAU Dr Muhammad Nurul Huda SH MH /  Editor : AP. Sulaiman