Ketua DPRD ini patut kami sebut berkinerja mandul, apalagi terkait mengawasi kinerja Pemda dan Gubernur Riau, jelas Habza.

Puncaknya, dari pengamatan kami adalah viralnya permasalahan kelangkaan minyak goreng yang mahal di negeri penghasil minyak (CPO) terbesar di Indonesia, padahal permasalahan minyak goreng ini sudah muncul pada bulan januari dan masih berbuntut panjang sampai sekarang namun ironisnya tidak ada kebijakan yang melindungi rakyat yang keluar untuk menyikapi persoalan tersebut, pungkasnya.

"katanya melindungi rakyat, pro rakyat"!

Seharusnya lagi lanjutnya, Ketua DPRD Riau sudah buat pansus dalam menjawab persoalan ini, namun sampai hari ini apa! tidak ada dibentuk.

"Ya wajar saja mafia minyak berkuasa, dan patut kita duga hal itu terjadi karena Ketua DPRD Riau adalah boneka Gubernur Riau, dan soal lainnya juga, kita lihat tidak pernah melakukan evaluasi atas pemborosan APBD yang dilakukan oleh Gubernur Riau terkait 'Satgas Kebun Ilegal' bentukannya yang menelan APBD miliaran rupiah tapi tidak berjalan dan bermanfaat hingga hari ini," ungkap Habza.

Kemudian lanjutnya, terkait penyertaan modal BUMD Bank Riau Kepri yang kita duga akan 'collapse' (kolep) karena adanya kasus dugaan kredit fiktif dan juga terkait permasalahan pemborosan anggaran perjalanan dinas yang dilakukan oleh Gubernur Riau.

Maka dari itu, seharusnya Ketua DPRD Riau ini harus tegas mengambil sikap atas pemborosan APBD tersebut, bukan malah diam seperti boneka! ini seperti kelihatan mendukung kebijakan pemborosan terhadap penggunaan keuangan APBD oleh Gubernur Riau, tukasnya.

Padahal, kalau lah tindakan pemborosan APBD yang nilainya miliaran itu dari dulu mengevaluasi-nya, dengan berbagai pokok persoalan tersebut diatas, kami pikir anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk subsidi minyak goreng untuk masyarakat di Riau tentunya, sungguh miris rasanya minyak goreng mahal di negeri minyak, kata Habza.

"Yah, yang saya sampaikan ini hanyalah kerangka singkat mengenai kondisi negeri minyak, untuk lebih jelasnya saya selaku Ketua HMI Cabang Pekanbaru mengajak saudara Ketua DPRD Provinsi Riau, Bpk Yulisman untuk berdiskusi atau debat terbuka biar publik tahu sejauh mana kinerja Ketua DPRD Riau, biar tidak ada dusta diantara kita."

Ketua DPRD Riau yang kita ketahui hari ini hanyalah sebatas boneka, apalagi terhadap kebijakan yang lahir di Provinsi Riau, tutup Habza.**

Sumber : Habza J.A /  Editor : AP. Sulaiman