Namun demikian, ironisnya hingga saat ini, pemerintah belum menginformasikan secara rinci mengenai laporan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini. Ketertutupan pemerintah daerah mengenai penggunaan anggaran COVID-19 ini tentu saja meningkatkan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi.

Lanjut Wirandi hal ini mengingat, pertama, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Presiden memerintahkan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kedua, Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pasal 27 menyatakan dengan tegas bahwa segala tindakan dan penggunaan anggaran untuk stabilisasi sistem keuangan pada masa pandemi tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

Hal-hal tersebut tentu saja semakin memperbesar kewenangan pemerintah dalam penggunaan anggaran negara, sekaligus juga memperbesar ruang untuk terjadinya penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi.

"Maka dari itu Himarohu-Riau menegaskan agar pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk transparan terkait dana covid-19, pemda juga harus membuka data anggaran Covid-19 sesuai arahan presiden." kata Wirandi.

Sementara untuk mekanismenya, pemerintah pusat dan daerah bisa menggunakan layanan e-government untuk mengumumkan anggaran Covid-19. Dengan demikian, pemerintah diharapkan bisa membuka data anggaran tersebut secara transparan agar tidak adanya penyimpangan dana covid dimasa ekonomi yang sulit ini, tutupnya.[]**

Sumber : Wirandi Mustafa HIMAROHU Riau /  Editor : AP. Sulaiman