Solusinya menurut hemat saya sebagai komunikolog bahwa seluruh masyarakat harus menjadi garis paling depan lawan Covid-19 dengan memberi "senjata perang" melalui komunikasi yang menumbuhkan kesadaran, membentuk sikap dan perubahan perilaku taat ketat prokes.

Untuk itu, pengelolaan komunikasi publik pemerintah penanganan Covid-19 harus hal utama, jangan sampai dinomorduakan dan harus dilakukan di hulu. Sebagai keutamaan, antara lain, alokasi biaya komunikasi tersebut paling sedikit harus setara dengan biaya pengadaan vaksin.

Selain itu, izinkan juga saya menyampaikan saran kepada Bapak Presiden agar segera  mengangkat seseorang langsung di bawah Presiden untuk memimpin komunikasi publik pemerintah dari seorang komunikolog handal yang menguasai konsep, teori, manajemen dan aksiologi komunikasi serta juga memiliki profesional komunikasi di ruang publik.

Jika komunikasi bukan keutamaan dalam penanganan Covid-19, dipastikan akan mengalami kendala dalam rangka menumbuhkan kesadaran, membentuk sikap dan perubahan perilaku di masyarakat. Padahal, tiga hal ini penting sekali.

Dengan komunikasi publik yang buruk, pada suatu waktu ke depan kemungkinan kita bisa berada pada jebakan pandemi, sebagaimana dikatakan oleh seorang epidemiolog, ketika kami 'live' bersama di stasiun televisi berita terkemuka di tanah air beberapa hari lalu. Saya berpendapat, jebakan pandemi ini jangan sampai terjadi karena akan menimbulkan persoalan yang semakin sulit diurai dan ditangani. 
 
Sebaliknya,  jika komunikasi publik pemerintah dikelola dengan prinsip manajemen yang baik dalam rangka mengatasi Covid-19, maka persoalan di hilir (tracing, testing, treatment) dipastikan akan semakin terkendali dan kasus Covid-19 menjadi berkurang signifikan. Pada akhirnya kita bisa lepas dari pandemi. Tentu, lebih cepat lebih baik.[]

Sumber : Dr Emrus Sihombing Komunikolog Indonesia /  Editor : AP. Sulaiman