1. Standarisasi penyedia makanan melalui pelatihan dan sertifikasi kebersihan.

2. Audit berkala lintas instansi (Dinkes, BPOM, dan Dinas Pendidikan).

3. Keterlibatan masyarakat dan orang tua siswa untuk ikut mengawasi jalannya program.

“Jangan sampai program yang seharusnya menyehatkan justru memunculkan keresahan. Kami di KMPRJ mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada klarifikasi, tetapi segera menyusun SOP ketat, termasuk sanksi bagi penyedia makanan yang lalai,” tambahnya.

Di sisi lain, Habza juga mengapresiasi langkah cepat Dinas Kesehatan Inhil yang memastikan seluruh siswa telah pulih dan biaya perawatan ditanggung. Namun, ia menekankan bahwa pemulihan kepercayaan publik jauh lebih sulit daripada pemulihan fisik anak-anak.

“Program MBG jangan sampai dicap sebagai program yang asal-asalan. Kami berharap kejadian di Inhil menjadi evaluasi serius agar kasus seperti di Bogor tidak terulang. Makanan sehat bukan sekadar kenyang, tapi harus benar-benar aman,” tutup Habza.*

Sumber : Habza Jusbil Aktro /  Editor : */APS