Ironisnya, Perkara dugaan "SPPD fiktif masal dewan Rohil” TA 2017 itu ternyata berdasarkan laporan informasi nomor R/LI-85/VII/RES 3.3.5/2018 'membengkak' dari laporan informasi nya dan apalagi yang beredar diberbagai sumber pemberitaan media, ungkap Dr. Huda.

Berdasarkan berita di berbagai media, dugaan penyimpangan dalam perkara ini terjadi pada Maret 2017 lalu. Sekretariat Dewan Rohil menerima uang persediaan (UP) sebesar Rp.3 miliar dari sumber berita goriau, temuan dugaan penyimpangan SPPD fiktif senilai Rp.3 miliar dan sudah ada yang mengembalikan sekitar Rp.1,6 Miliar. Namun kami terkejut, ternyata temuan dugaan SPPD fiktifnya bukan Rp.3 miliar, tapi “membengkak” menjadi Rp.9 miliar lebih. Hal ini, berdasarkan jawaban termohon 1 disidang praperadilan pada hari ini (Jumat 30 April 2021), disebutkan temuan penyimpangan diindikasikan Rp.9 miliar lebih.

"Ya, Kita tunggu saja informasi-informasi fakta pada persidangan selanjutnya. Dimana sidang akan dilanjutkan lagi pada hari Senin, 3 Mei 2021 nanti dengan agenda replik dari pemohon." pungkas Dr. Huda.

Kemudian masih terkait dugaan mangkraknya beberapa kasus korupsi ini terang saja menurut kami Riau masuk daerah 'Darurat Korupsi' dan ini tidak baik bagi agenda kampanye anti korupsi di Propinsi Riau.

"Kami meminta doa kepada warga Indonesia khususnya warga Riau, semoga sidang ini berjalan lancar sampai putusan. Ini demi keadilan dan kampanye Anti Korupsi." tegas Dr. Muhammad Nurul Huda, SH.,MH sembari mengutip sebuah anonim, bahwa "Energi yang dibutuhkan untuk melawan omong kosong jauh lebih besar, daripada energi untuk membuat omong kosong". []

Sumber : Dir FORMASI RIAU Dr Muhammad Nurul Huda SH MH /  Editor : AP. Sulaiman