KKLB dapat mencapai awal kemenangan, utamanya bila mendapat legal formal dari pemerintah, dalam hal ini  Kemenkumham. Untuk itu, menurut saya, mereka harus melengkapi semua persyaratan yang terkait secepat-cepatnya dan mengajukannya sesegera mungkin ke Kemenkumham untuk mendapat legal fomal. Pada waktu bersamaan, KKLB harus melakukan konsolidasi keseluruh Indonesia secara masif dan cepat.

Sebaliknya, jika KKLB tidak memperoleh legal formal, bisa jadi kelompok ini mendirikan partai baru, sepanjang mereka semua solid. Jika tidak solid, muncul masalah baru, antara lain beberapa elitnya akan mendapat persepsi tidak menguntungkan dari sebagian masyarakat luas. Dari aspek komunikasi politik, karir politik mereka akan sulit muncul ke permukaan.

Bagi KLF, sejatinya terus melakukan komunikasi politik persuasi dengan tawaran kebersamaan, melakukan akomodasi politik kepada seluruh kader dan pengurus, termasuk yang ada di KKLB. Untuk itu, diperlukan tawaran-tawaran kepentingan yang menguntungkan sebagai bahan "bakar" melakukan kompromi politik.

Bagi kader dan pengurus yang dipecat, terutama yang dipecat masa kepemimpinan AHY, agar dipulihkan oleh DPP KLF. Pemulihan ini penting sebagai makna komunikasi politik, bahwa telah terjadi dialog, kompromi dan bertukar kepentingan politik di antara para kader. 

Jika strategi komunikasi politik yang dilakukan kubu KLF mencapai tujuan, bisa jadi yang ada di KKLB tinggal beberapa orang, bahkan bisa dihitung jari, boleh jadi antara lain hanya penggagas KLB, pembiaya KLB, panitia utama KLB dan yang sebelumnya bukan kader.

Dengan demikian, KLF telah memenangkan "peperangan" politik, apapun keputusan legal formal kepada kedua kubu ini.

Jika KLF tidak berhasil, nasibnya bisa lain, misalnya soliditas di internal partai semakin terkikis dan berpotensi bergeser ke kelompok KKLB atau mengambil pilihan yang lebih aman, yaitu pindah ke partai lain.[]

Sumber : Emrus Sihombing Komunikolog (Ilmuan Komunikasi) Indonesia /  Editor : AP. Sulaiman