Korlap aksi, Azman membacakan perjanjian FPPB dihadapan para wakil rakyat tersebut terkait adanya kasus Video Call Sexs (VCS) yang dilakukan oleh oknum anggota dewan Kabupaten Pelalawan berinisial SH yang viral hingga menjadi sorotan publik pelalawan. "kami masyarakat Pelalawan kecewa dengan perilaku oknum wakil rakyat itu. Ini adalah perbuatan yang tidak bermoral. Kami minta anggota dewan yang melakukan VCS itu harus ditindak dan dipecat secepatnya, ujar Azman.

Menyambung pembicaraan selanjutnya datang dari Tokoh Adat Pelalawan Datuk Kampar, Jasfar. ”Kelakuan oknum anggota dewan itu sangat mencoreng lembaga terhormat DPRD Pelalawan, dan juga mencabik-cabik adat istiadat di Pelalawan. Negeri Pelalawan adalah negeri bermarwah. Kasus ini harus diusut tuntas dan kasus ini jadi atensi masyarakat untuk mengawasinya," pungkas Datuk Kampar Diraja itu.

Setelah Datuk Diraja menyapaikan pembicaraan selanjutnya diteruskan oleh, Ade Bayo, ”Lembaga ini representasi rakyat. Sikap dan perbuatannya tidak mencerminkan wakil rakyat. Kami minta oknum anggota dewan tersebut harus dicopot,” tegas Ade Bayo.

Selanjutnya Ardi Wiranata, SH menambahkan, ”Pelalawan negeri beradat. Namun anggotanya tidak mencerminkan berbudaya melayu. Sebaiknya pimpinan dewan segera mencopot oknum anggota dewan ini dan jangan berlama-lama,” ungkap Ardi Winata, SH.

Ketua DPRD Pelalawan, Baharuddin, SH setelah para jubir FPPB menyampaikan aspirasinya langsung menanggapi apa yang sudah disampaikan para aksi.

“Semua masalah tentu ada mekanismenya. BK tidak bisa melakukan intervensi dan berkerja secara independen. Selama ini belum ada pengaduan dan hanya isu dan karena sudah ada pelaporan warga kita akan proses,” jelas Ketua DPRD Baharuddin, SH.

Ketua BK DPRD Pelalawan, Rahman Wijayanto, ”Siapapun yang salah kita tidak. Kami akan tindaklanjuti dan tidak diam. Permasalahan akan kita telusuri,” kata Rahman Wijayanto.[]

Sumber : Forum Pemuda Pelalawan Bermarwah (FPPB) /  Editor : AP. Sulaiman