Dr. Huda (panggilan akrabnya, red) mengkritik pedas kebijakan yang diambil. Masa orang yang “udah bau tanah” kok diangkat jadi Plt BUMD... apa gk ada yg lebih kompeten, ungkapnya.

Pengangkatan Plt. BUMD itu ada normanya, PP 54 Tahun 2017 dan Permendagri 37 Tahun 2018 Perda harus tunduk pada itu, tegas Dr. Huda.

Kemudian lagi menurut Dr. Huda kondisi permasalahan ini hampir sama dengan kondisi BUMD TS di Kabupaten Pelalawan, dimana hingga saat ini sudah 3 kali pergantian Plt. Direksi belum ada publish terkait surat pengangkatan Plt. Dirut/Direksi, bahkan ironisnya pembentukan Panselnya saja belum juga tuntas, tutupnya.

(*/gp.1)

Sumber : Dr. Muhammad Nurul Huda, SH, MH, Direktur Formasi Riau /  Editor : Assep Putra Sulaiman