Mereka mempertanyakan mengapa tidak dapat bantuan Covid-19 dilansir dari berita SBNC Senin (15/6), padahal menurut kriterianya mereka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan itu, katanya.
“Kami orang susah, suami kami bekerja sebagai buruh bangunan, tukang becak, supir dan penjahit,” ungkap ibu rumah tangga ini kepada wartawan kemarin.
Mereka itu bernama DN (46), PN (39), NI (34), ST (41), LM (34), RN (49) warga Jalan Seminai Pangkalan Kerinci Kota.
Merujuk Sumber Data,
Lampiran I : Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 848/V/2020 Tanggal : 19 Mei 2020 "RINCIAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UNTUK PENANGANAN DAMPAK SOSIAL CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2020", dalam hal ini dapat dilihat bahwa Kabupaten Pelalawan menerima alokasi anggaran yakni Rp. 5,848,200,000.00
Uraian: Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Pelalawan. Bantuan Keuangan khusus untuk Penanganan Dampak Sosial COVID-19 (Rp 300.000.- x 6.498 KK x 3 Bulan) Alokasi Anggaran Rp 5,848,200,000.00
Urusan: SOSIAL Kode Rekening: 5.1.7.02. 11.
Kemudian menurutnya lagi sebagian mereka datanya sudah masuk data pendaftaran dari RT sampai ke kantor Lurah. Sayangnya tak juga dapat bantuan Covid-19 dan BLT.
Camat Pangkalan Kerinci Dodi Asma Saputra saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, bahwa ”Bantuan yang turun ada tiga tahap, tahap awal bantuan dari Provinsi Riau kemudian warga yang sudah masuk dalam pendataan kalau tidak dapat bantuan tahap awal ada 2 tahap lagi peluang untuk mendapatkan bantuan,” ungkapnya.
Dodi juga mempersilahkan warga melihat nama-namanya dalam daftar bantuan yang akan turun di setiap Kantor Lurah, jelasnya.
Sementara itu Sekretaris Lurah Junaidi, saat dikonfirmasi wartawan (sbnc,red) melalui selulernya menjelaskan, bahwa ”Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah keluar namun itu tidak wewenang kelurahan. Nama-nama penerima sudah dikeluarkan oleh Dinas Sosial, katanya.
Tahap 1 sebanyak 125 orang warga dan tahap 2 sebanyak 125 warga. Nama-nama yang keluar penerima bantuan itu tanpa sepengetahuan Kelurahan.
Dan lagi lanjutnya nama-nama yang keluar penerima bantuan bukan nama yang diusulkan pihak Kelurahan dan pihak Kelurahan tidak tahu statusnya penerima bantuan itu,” jelas Junaidi.
Menurutnya lagi, nama-nama yang diusulkan pihak Kelurahan tidak keluar. Itulah persoalannya. Warga tahunya dengan Kelurahan sehingga menjadi sasaran kami di Kelurahan, tutup Seklur.
Memang bantuan sosial melimpah yang dijanjikan pemerintah bagi warga terdampak Covid-19 masih terasa seret pendistribusiannya di tengah masyarakat. Ada yang pendistribusiannya tepat sasaran, tetapi ada juga yang luput, dan bahkan diduga ada orang kaya juga memperoleh bansos ini. Alih-alih apa yang dirasakan manfaatnya, namun hanya karut-marut pendistribusian bansos ini lebih dirasakan masyarakat.
Bencana Covid-19 menyadarkan kita betapa berbagai sendi kehidupan masyarakat bisa terdampak oleh wabah dari satu macam penyakit. Ketangguhan dalam penanganan kesehatan hingga penanganan dampak sosial ekonomi memiliki porsi yang hampir sama penting.
Bansos bagi warga terdampak Covid-19 yang sudah didistribusikan sejak April lalu sebagai contoh, banyak menyisakan permasalahan terutama pada masalah data dan pola pendistribusiannya.
(*/tim/gp.1)
Tulis Komentar