Untuk itu, perlu sama-sama kita ketahui “hutan lindung” TNTN merupakan salahsatu paru-paru dunia, juga demi masa depan lingkungan hidup dan menjaga marwah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelaku perambah “hutan lindung” TNTN dan cukong oknum pelaku konflik lahan yang menyebabkannya harus ditindak tegas dan jangan sampai ada dugaan pembiaran. Disinilah Negara harus hadir.

Menyikapi hal tersebut, Direktur FORMASI RIAU, Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H,.M.H, pada, Rabu (19/2) lalu tegas meminta KLHK menindak pelaku yang mengalih fungsikan “hutan lindung” TNTN menjadi lahan Sawit atau tanaman lain selain tanaman hutan.

Lebih lanjut Dr. Muhammad Nurul Huda, SH. MH Dosen Pascasarjana UIR ini mengatakan bahwa atas perambahan “hutan lindung” TNTN ini, solusinya adalah KLHK sebaiknya membuat Timsus (Tim Khusus) untuk menindak pelaku perambah “hutan lindung” TNTN yang disulap menjadi kebun sawit tersebut. Proses hukum lahan sawit yang berada dalam kawasan lindung TNTN itu dan tebang sawit tersebut serta diganti dengan tanamam hutan.

Bu Menteri Siti, Negara tidak boleh kalah dengan pelaku perambah “hutan lindung”. Negara harus hadir untuk menyelamatkan hutan lindung TNTN yang berada di Riau ini demi menjaga marwah dan nama baik negara hukum serta masa depan lingkungan hidup, tutupnya. (*/gp.1)

Sumber : Formasi Riau, /  Editor : Assep Putra Sulaiman