Kemudian jelas Odi Saputra bahwa, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program yang pertama kalinya dilakukan secara serentak.

"Program PTSL ini kan merupakan program pertama kalinya dilakukan secara serentak dengan tujuan agar tanah masyarakat terdata dan terpetakan dengan target sampai tahun 2025, ini kan yang menjadi harapan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo," pungkas Odi.

Selaku Koordinator iapun menegaskan persoalan terkait program yang disalurkan diduga tidak tepat sasaran dan kurang sosialisasi ke masyarakat, terangnya.

"Kami menduga bahwa PTSL yang disalurkan kurang tepat sasaran, yang seharusnya di satu wilayah atau desa masyarakatnya masih membutukan sertifikat namun yang di dahulukan adalah para investor luar, dan kita juga meminta agar BPN bisa transparan dengan membuat sosialisasi maupun secara lisan atau secara tertulis agar tidak menimbulkan kegaduhan dikalangan masyarakat dan menghindari pungli," kata Odi geram.

Namun, selain itu dari GPP-KP juga meminta Kepala BPN tidak menerbitkan PTSL bagi orang luar dan orang asing.

Akhirnya pada aksi tersebut, GPP-KP diterima pegawai BPN, Bayu, Kasubsi Penetapan BPN Pelalawan. Dalam dialog yang juga di mediasi Kapolsek Pangkalan Kerinci, AKP Novaldi, S.Sos., M.Si dan Kasat Intel Polres Pelalawan AKP Amriadi, S.H, dan dari KMP minta pernyataan tertulis dari pihak BPN tentang sosialisasi Penyaluran PTSL Karena disinyalir di beberapa desa ada yang berbeda harga, padahal BPN mengatakan pembuatan PTSL ini gratis. 

Untuk itu perlu ada sejenis brosur tertulis. Namun, pihak BPN melalui Bayu tidak dapat mengambil keputusan karena pimpinan BPN Ruslan AG Indra dinas luar, katanya. (*/gp.1)

Sumber : Endri Lafran, GPP-KP /  Editor : APS