Maruli Silaban SH kepada gardapos (30/7) menyebutkan, bahwa Amir telah berulangkali meminta Pemerintah Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur untuk membantunya agar Dinas PUPR Pemda Pelalawan bertanggungjawab untuk mengganti rugi atas lahan yang telah digunakan menjadi jalan.

Namun, hingga gugatan di daftarkan di Pengadilan Negeri Pelalawan, ganti rugi tidak kunjung ada, "Kami selaku kuasa hukum telah melayangkan Somasi kepada Dinas PUPR Pemda Pelalawan dan sudah direspon dengan melakukan pertemuan serta bersama-sama melakukan cek objek yang dimaksudkan."

Namun mengejutkan pihak Dinas PUPR mengatakan silahkan ditempuh jalur melalui pengadilan, jika sudah ada putusan pengadilan barulah Pemda bisa lakukan pembayaran, pungkas Maruli.

"Itulah sebabnya Amir melakukan gugatan di Pengadilan untuk mencari keadilan dan kepastian hukum." tegasnya.

Kemudian dari fakta di persidangan, bahwa Amir Silaban melalui Kuasa Hukumnya menguraikan secara baik kronologi kepemilikan lahan dengan alas hak SHM dengan berukuran kurang lebih 330 M2. Saksi sempadan pun dihadirkan dipersidangan untuk membuktikan bahwa benar Amir sebagai pemilik lahan yang saat ini sudah menjadi jalan tersebut.

Diketahui pada semua tahapan persidangan Dinas PUPR tidak bisa membantah gugatan tersebut, bahkan saat pembuktian surat dipersidangan tidak ada bukti yang dapat membantah gugatan Amir tersebut. Kemudian selanjutnya sidang dengan acara kesimpulan akan digelar pada Kamis 31 Juli 2025.

Plt Kadis PUPR Pelalawan, Irham Nisban menanggapi hal ini mengatakan, bahwa kami tidak dapat berasumsi dan memberi pendapat maupun kesimpulan  dikarenakan sengketa ini dalam proses pengadilan dan semua keputusan kami serahkan kepada majelis hakim pak, tutupnya.
 

(gp7)

Sumber : Maruli Silaban SH, Amir S /  Editor : gp7/APS