"Kita memberikan aplus apresiasi kepada Bupati H. Zukri dan Tim GTRA Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari Pemerintah, Kejaksaan, Polri, TNI dan BPN dalam mengambil kebijakan dengan melakukan penyegelan lahan PT. MAL II di Kecamatan Kerumutan," ucap anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dapil III Ukui dan Kerumutan, Yusri SH, MH kepada awak media, Rabu (5/6/2024).

Lanjut komentar dewan yang tinggal berdampingan dengan PT. MAL ini, menegaskan apa yang telah dilakukan Bupati Pelalawan H. Zukri SE sesuai dengan aspirasi masyarakat selama bertahun-tahun meminta haknya kepada perusahaan agar merealisasikan kewajiban nya sebesar 20 persen ke masyarakat.

"Sejak lama masyarakat berjuang, sampai saya juga ikut berkali-kali rapat dengan PT. MAL menyuarakan hak masyarakat, namun sampai hari ini perusahaan masih acuh dengan kewajibannya. Dengan Bupati H. Zukri SE menyegel lahan perusahaan harapan besar masyarakat semakin besar," ujar Dewan kembali terpilih duduk di DPRD Pelalawan ini.

Setali tiga uang, Gerakan Pemuda Peduli Pelalawan Joe Kampe juga memantau perkembangan PT. MAL yang dianggap membandel. Dengan adanya keputusan Bupati H. Zukri SE itu memberikan efek positif di masyarakat, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan berpihak ke masyarakat. terlebih yang diperjuangkan itu adalah hak masyarakat.

"Ini menunjukan bahwa Pemimpin di negeri ini bersifat netral dan yang diperjuangkan adalah hak masyarakat. Apalagi Bupati H. Zukri SE turun langsung ke lapangan melakukan penyegelan langsung PT. MAL," ujarnya.

Disamping itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Kecamatan Kerumutan, Putra Sampoerna sangat mendukung gerakan yang telah dilakukan Pemkab Pelalawan bersama Tim GRTA kabupaten Pelalawan.

"Kami mahasiswa Kecamatan Kerumutan mendukung penyegelan lahan PT. MAL, mengingat PT. MAL selama juga tidak ada kontribusinya terhadap mahasiswa Kecamatan Kerumutan," tegas mahasiswa disapa Putra ini.

Ditambahkan Putra, dengan adanya penyegelan ini harapan mahasiswa hak masyarakat dapat diberikan. Selain itu, perusahaan menjadi contoh bagi perusahaan lainnya, agar mengikuti aturan Pemerintah. ***

Sumber : Yusri SH, Joe Kampe, Putra Sampoerna /  Editor : ***/APS