Kemudian juga dalam pernyataan kontrovesial yang dilontarkan kuasa hukum Khairul Umam malahan memantik kemarahan pengurus organisasi wartawan, dan berbuntut aksi lapor ke Polda Riau oleh Ketua JMSI Bengkalis Bambang dan Ketua PWI Bengkalis Adi Putra ke Polres Bengkalis.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Bengkalis Khairul Umam turut didampingi kuasa hukumnya menyampaikan, seharusnya di DPRD Bengkalis sudah masuk tahapan MoU RAPBD murni dan pembahasan KUA PPAS di bulan September ini, ungkapnya.

"Apalagi sangat banyak keluhan-keluhan masyarakat yang harus diperjuangkan dan kita kritisi pemerintahan ini, seperti kasus uru-guru PPPK yang tak turun-turun SK-nya, dan RT/RW yang belum gajian. Juga tekan-tekanan dan ancaman terhadap masyarakat di daerah Mandau dan berbagai proyek-proyek mangkrak seperti DIC telah miliaran rupiah uang rakyat yang terbenam di sana, tetapi sampai sekarang tak jelas progresnya," tegas Khairul Umam.

Kemudian lanjut ia menyebutkan, bahwa banyak lagi program yang harus diperjuangkan dari pada melakukan perkara yang tidak berguna. Seperti ini, tentu semua harus ingat saat mengucap sumpah janji untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan golongan dan politik praktis, tutupnya.

(**/tim)

Sumber : Ketua DPRD Bengkalis Khairul Umum /  Editor : **/tim/APS