Oleh karena sulitnya merubah perilaku koruptif di institusi peradilan, setidaknya nama lembaganya perlu diganti. Menurut hemat saya, sudah urgen dilakukan perubahan nomenklatur/penamaan lembaga peradilan menjadi sebagai berikut:

- Pengadilan negeri menjadi Sidang Hukum Kota/Kabupaten.

- Pengadilan Tinggi menjadi Sidang Hukum Propinsi.

- Mahkamah Agung menjadi Sidang Hukum Nasional.

Selain itu, sebutan yang mulia kepada hakim, perlu diganti menjadi juri hukum. Kemudian narasi atas nama Tuhan Yang Maha Esa, dirubah menjadi atas nama penegakan hukum.

Sebab sangat menyedikan, di lembaga pengadilan  kita sering  mengemuka atas nama Tuhan Yang Maha Esa serta melekat pula nama yang "Mulia" dan "Agung" tapi masih terdapat ada mental "maling" di dalamnya.

Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membersihkan "maling-maling" di MA. Sebab, MA itu ibarat "kepala ikan" dari keseluruhan lembaga peradilan kita. Tidak boleh terus terjadi atau dipelihara proses pembusukan 
"kepala ikan" tersebut oleh sistem a-budaya di MA.

Saya "memohon" dengan serius agar para pegawai dan atau karyawan dan atau pekerja yang bertugas di MA di semua lini yang masih bermental "maling" sebaiknya segeralah mengundurkan diri dari MA. Sebab, keberadaanmu di MA bisa atau telah merusak ke-Agung-an MA.[]

Sumber : Dr Emrus Sihombing Komunikolog Indonesia /  Editor : APS