Pantauan gardapos, ada sorotan dan perhatian publik pada RKPD tahun 2024 ini, dan masih saja terkait isu strategis pembangunan kabupaten Pelalawan 2021-2026 yang tertuang dalam visi misi dan arah kebijakan kepemimpinan Zukri-Nasar untuk mencapai motto 'Pelalawan Maju' antaralain; 1. Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; 2. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; 3. Pengembangan industri kecil dan menengah melalui UMKM; 4. Pemantapan Infrastruktur dan konektifitas kecamatan dan desa; 5. Pembenahan infrastruktur ibu kota Kabupaten (Pangkalan Kerinci, red); 6. Pembangunan destinasi wisata potensial; 7. Layanan pemerintah berbasis Informasi Tehnologi dan terintegrasi.
Kemudian selain isu strategis tersebut, yang akhir akhir ini selalu mendapat sorotan diruang publik adalah terkait janji politik yang disampaikan bupati terpilih pada Musrenbang 2021 lalu dengan penuh keyakinan disampaikan saat itu untuk mencapai visi, misi dan kebijakan pemerintah Kabupaten Pelalawan yang mengharapakan dukungan Provinsi Riau di Pelalawan yakni;
1. Percepatan penyelesaian pembangunan jalan lintas Bono terkoneksi ke Pelabuhan Sokoi.
2. Pembangunan jembatan 'Bakal Paebo' penghubung ke Istana Sayap Pelalawan yang merupakan janji Kampanye Gubernur Riau (Syamsuar, red).
3. Peningkatan jalan yang telah diusulkan sebagai ruas jalan provinsi.
Saat ini sorotan publik Pelalawan hanya tertuju khususnya pada isu strategis pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2021-2026 yaitu, Pemantapan kualitas sumber daya manusia; Pemulihan perekonomian; Percepatan pengentasan kemiskinan daerah; Pengembangan destinasi wisata didukung potensi kebudayaan daerah; Pemantapan pembangunan ekonomi berkelanjutan; Percepatan peningkatan kualitas dan pemerataan ketersediaan infrastruktur; serta Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi didukung optimalisasi pelayanan publik.
Sebagaimana ditegaskan Ketua Bappeda Pelalawan T. Zulfan yang memberikan perhatian khusus pada sambutannya, bahwa tujuan besar dari kegiatan Musrenbang tahun 2024 ini adalah untuk 'Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Keberlanjutan guna Meningkatkan Produktifitas dan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Pelalawan Maju'.
Selain perhatiannya, tampak kehadiran sejumlah tokoh cendikiawan daerah Professor Tengku Dahril, Tengku Azmun Ja'far mantan Bupati Pelalawan, serta tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan perwakilan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Profesor Tengku Dahril dalam sambutannya menyampaikan mimpi besar gubernur Riau, Syamsuar yang diharapkannya dapat disinkronisasi antara pemerintah ditingkat kabupaten dengan Pemerintah Provinsi.
"Saya pada saat bertemu Gubernur Syamsuar, ia mengatakan ingin Riau menjadi pusat kemajuan peradaban Islam di akhir zaman," katanya.
Harapan senada juga dikatakan Profesor Dahril kepada generasi muda yang sekarang menjadi pemimpin Kabupaten Pelalawan, agar bisa memberikan kontribusi kepada pelalawan yang kita banggakan ini, pungkasnya.
Kemudian Ketua DPRD Pelalawan Baharudin pada kesempatan itu, cukup lumayan kritis memberikan catatan-catatan capaian penting yang sudah dilakukan pihaknya, mewakili lembaga legislatif yang ia pimpin untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan Zukri-Nasarudin.
Bahar memaparkan terkait catatan penting yang ia sampaikan di forum RKPD Tahun 2024 ini masih seputaran persoalan pendapatan daerah dari pendapatan pajak parkir dan retribusi parkir, urgensi pemisahan beberapa dinas di saat daerah melakukan efisiensi belanja. Dan, dukungan adanya Perda Tentang Lalu Lintas, karena Perda ini akan menjawab apa yang menjadi suara hati masyarakat Kota Pangkalan Kerinci, dimana kedepannya perlu ada aturan yang menjadi dasar dalam menentukan kawasan tertib lalu lintas.
Kemudian kritik dan masukan terkait 'RSUD Selasih' yang perlu pemisahan dengan Dinas Kesehatan dan kurang optimalnya pelayanan. Selain itu, terkait penggunaan gedung ST2P yang ada di kawasan teknopolitan yang sudah diabaikan dan cenderung rusak.
Selanjutnya Baharudin menyoroti terkait lembaga resmi pemerintah yang bertugas sebagai pendampingan dan perlindungan perempuan dan anak yaitu Unit Pelayanan Teknis PPA belum mampu melindungi apalagi mengadvokasi perempuan dan anak dari kekerasan, dan Ranperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata.
Juga terkait lambatnya proses pengumuman seleksi P3K, dimana pada awal pemerintahan dibawah kepemimpinan Zukri-Nasar, totalnya 6.300 orang saja, saat ini "Tenaga Honor" sudah berjumlah di atas 8.000 orang. Dan selain itu kritik Bahar, terkait banyak produk perda yang tidak ada, seperti Perbup sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan suatu regulasi. Contoh Perda Nomor 17 Tahun
2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
Pada kesempatan itu Ketua DPRD Pelalawan Baharudin dalam akhir sambutannya juga menyinggung soal janji perusahaan melalui penggunaan anggaran program CD PT RAPP untuk segera dapat melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan poros langgam yang katanya sedang berproses.
"Saya akan tagih pihak PT RAPP agar segera mengerjakan peningkatan jalan poros langgam Km1 lampu merah untuk kepentingan masyarakat, karena itu jalan akses tengah kota yang dibelah oleh jalan perusahaan," ungkapnya pada perwakilan perusahaan yang diwakili Mabrur.
Kemudian dilanjutkan sesi pemaparan oleh Bupati Pelalawan Zukri Misran membahas terkait capaian kinerja pemerintah daerah selama lebih kurang dua tahun berjalan ini, baik dari segi penurunan angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat Pengangguran Terbuka hingga peningkatan ekonomi.
"Pertumbuhan Ekonomi 2022 - 2023 mencapai 4,39 sampai 4,95.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022/2023 mencapai 72,39 sampai 73,03," ungkap Zukri.
Hal itu terlihat pada data peningkatan grafik pertumbuhan ekonomi, dimana angka tingkat kemiskinan dimasa kepemimpinan Zukri-Nasar mengalami penurunan dari 9,63 persen (2021) ke 8,97 persen (2022) dan 8,2 persen (2023), pungkasnya.
Kemudian lanjut Zukri perubahan secara signifikan juga terlihat pada tingkat pengangguran terbuka. Dimana, terjadi penurunan drastis mencapai 50 persen lebih pada tahun 2023 ini, dari angka 5,99 (2020), kemudian menjadi 2,34 pada tahun 2021 dan 2,3 di semester tahun 2023.
Selanjutnya pemaparan terkait kabar percepatan penyelesaian pembangunan jalan Lintas Bono yang terkoneksi ke Pelabuhan Sokoi sebagaimana selalu menjadi sorotan menohok diruang publik Pelalawan pada tahun politik ini ditegaskan Bupati Zukri bahwa Jalan Provinsi Lintas Bono sudah menjadi atensi Pemerintah Pusat, katanya saat sesi pemaparan di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.
"Kami tidak lagi berbicara secara prioritas terkait pengaspalan, karena dari Desa Pulau Muda ke Desa Sebekek ada 30 KM, kalau konsen di situ. Namun faktanya, dari Desa Pulau Muda sampai Desa Sokoi ada 60 KM belum punya jalan." katanya.
Tahun 2022 kita sempat menganggarkan, pemerintah Kabupaten Pelalawan ikut menimbun di situ, karena rekomendasi PU Provinsi belum keluar, batal. Kedepan, Jalan Lintas Bono akan menjadi prioritas utama.
"Ya, Kalau intervensi Pemerintah Provinsi dan Pusat juga tidak maksimal. Ia memastikan pada tahun 2024 Jalan Lintas Bono akan menjadi Prioritas Pemerintah Kabupaten Pelalawan."
Ironis ada 2 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan belum mempunyai akses jalan, dan masih bergantung dengan Speed Boat. Maka itu jalan merupakan salah satu solusi, kata Bupati Zukri.[]
(gpc)
Tulis Komentar