Kemudian lanjutnya, bahwa dari sisi hukum, penambangan tersebut tidak  memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan melanggar ketentuan Pasal 158, pungkasnya.

Adapun lokasi aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terpantau oleh (APMPLKS) antara lain: Aliran Sungai Kuantan Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai, Aliran Sungai Desa Pulau Kalimanting Kecamatan Benai. Tidak hanya itu saja di Kecamatan Benai dan di Kecamatan-Kecamatan lainnya yang terpantau beroperasi pun juga kita laporkan, semuanya lengkap dengan keterangan dan bukti foto-foto nya, ungkap Ahmad Fathony menambahkan.

Di samping itu Riki Wahyu Ramadan,S.H yang ikut mendampingi juga mengatakan, bahwa  dampak yang di timbulkan oleh aktivitas tersebut sangatlah buruk bagi kelangsungan hidup regenerasi di masa yang akan datang, terangnya.

Ia menjelaskan adapun dampak yang di timbulkan oleh Ilegal PETI ini ialah: Berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, Sumber Daya Alam (SDA) yang digali secara ilegal akan mengalami degradasi yang parah apalagi jika menggunakan 'mercuri' yang merusak lingkungan, ungkapnya.

Kemudian pencemaran lingkungan: pengelolaan limbah dari aktivitas pertambangan ilegal mempengaruhi aliran sungai dan mengakibatkan pencemaran air maupun tanah disekitar wilayah tambang. Apalagi ditambah dengan penggunaan bahan kimia yang  tidak ada batas penggunaannya. Selain itu, dampak sosial yang timbul, selain mengganggu lingkungan, penambang ilegal juga berpengaruh pada aktivitas masyarakat disekitar tambang, kata Riki Wahyu.

"Mari kita jaga dan sayangi lingkungan terutama disepanjang aliran sungai kuantan." tegasnya.

Tidak hanya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), "Kami Juga berharap kepada pihak Polda Riau juga menyelidiki dugaan adanya "Tambang Batubara Ilegal" yang beberapa waktu lalu di sorot salah satu media Online Terasriau.com pada tanggal 7 Oktober 2021 lalu yang berlokasi di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir, ungkap Riki lagi.

Selanjutnya besar harapan kami agar aktivitas ilegal yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ini menjadi Atensi dari Polda Riau, tutup nya.[]

Sumber : Ahmad Fathony, Riki Wahyu Ramadan /  Editor : AP. Sulaiman