Randi Bima Mahasiswa Hukum UIN Suska Riau lanjut menegaskan agar kejari bersikap layaknya penegak Hukum dan melihat setiap orang sama didepan hukum sebagaiman yang menjadi asas Hukum, sehingga tidak ada anggapan yang kurang enak dari mulut masyarakat terutama kasus yang sedang di tanggani terkait jembatan SP III desa kepenuhan yang sampai hari ini belum ada kejelasan, pungkasnya.

Ketika ada rakyat yang menyatakan bahwa Kejari Kabupaten Rokan Hulu seakan berselingkuh terkait kasus korupsi dengan kadis PUPR itu bisa dibenarkan, karena rakyat melihat dalam sudut pandang fakta yang terjadi di lapangan, maka pernyataan itu tidak salah, Ungkap Randi Bima Ketua Bidang Himarohu-Riau.

"Untuk itu kami selaku pengurus Himarohu Riau meminta Kejari Rokan Hulu cepat menyelesaikan dugaan kasus korupsi jembatan SP III yang melibatkan Kadis PUPR tersebut dan memeriksa kadis PUPR terkait temuan pada audit BPK dari tahun 2016  Sampai  2020."

Hingga berita ini turun belum terkonfirmasi keterangan lebih lanjut terkait dugaan perselingkuhan Kejari Rohul dan PUPR terkait lambannya penyelesaian dugaan kasus korupsi jembatan SP III tersebut.[]**

Sumber : Randi Bima Mahasiswa Hukum UIN Suska dan Ketua Bidang Himarohu-Riau /  Editor : AP. Sulaiman