Sejak munculnya sosial media hingga saat ini, ruang publik kita masih terus dicemari dengan adanya dialektika komunikasi yang belum mengindahkan komunikasi beradab.

Untuk itu, saya mengajak seluruh komponen bangsa, "sangat baik kita tetap saling koreksi dan mengkritik satu dengan yang lain, namun harus tetap dalam koridor komunikasi beradab di ruang publik agar kita terhindar dari kemungkinan darurat komunikasi di ruang publik saat ini maupun ke depan bagi gererasi muda berikutnya.

Sebab, ruang publik milik kita bersama, milik tokoh masyarakat, milik murid Sekolah Taman Kanak-kanak, mililik pelajar, milik mahasiswa, dan milik generasi berikutnya. Singkatnya, milik kita bersama. Bukan hanya milik orang yang melontarkan pesan di ruang publik.

Oleh karena itu, sudah urgen dilakukan pengelolaan komunikasi publik secara serius dan menjadi program utama serta unggulan bagi semua instansi pemerintah dari pusat hingga daerah.

Menurut hemat saya, leading sektor pengelolaan komunikasi beradab di ruang publik adalah para penanggungjawab komunikasi di setiap lini instansi pemerintah dari pusat (Menteri Komunikasi dan Informasi, para Jubir Presiden, Kepala biro-biro komunikasi kementerian dan instansi pemerintah dan lain sebagainya) hingga setidaknya di tingkat kecamatan.

Penentuan penanggungjawab di setiap tingkatan harus berdasarkan 'Right Man on The Right Job'. Tepatnya, dari komunikolog handal, profesional dan memiliki kemampuan manajemen komunikasi publik agar bisa menyusun dan malakukan strategi komunikasi yang proaktif, antisipatif, kreatif, inovatif dan berkesinambungan dalam suatu proses sosial di tengah masyarakat.[]

Sumber : Dr Emrus Sihombing Komunikolog Indonesia /  Editor : AP. Sulaiman