---

Ada Lima Fokus Pemerintahan Presiden Jokowi pada Periode 2019-2024

---

GARDAPOS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah resmi dilantik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Minggu (20/10/2019) sore di Gedung DPR/MPR RI Jakarta.

Pelantikan ini merupakan periode kedua Presiden Jokowi untuk kembali memimpin pemerintahan 2019-2024. Prosesi pelantikannya dipimpin langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan dihadiri sejumlah tokoh nasional di antaranya Presiden Indonesia keenam Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Wapres Budiono, Presiden Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri, Mantan Presiden Jusuf Kalla, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, perwakilan negara sahabat dan serta sejumlah tokoh nasional lainnya.

Menarik disimak pidato Presiden Jokowi usai prosesi pelantikan, Minggu (20/10) di periode kedua pemerintahannya, ia dengan tegas dan lugas berpidato tanpa teks di atas mimbar menyampaikan dan mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama berkomitmen, bersama menuju Indonesia maju.

Mendobrak rutinitas adalah suatu hal, dan meningkatkan produktifitas adalah hal lain yang menjadi prioritas kita, kata Presiden Jokowi.

Jangan lagi kerja kita berorientasi pada proses tapi harus berorientasi pada hasil, hasil yang nyata, lanjut Presiden Jokowi.

"Saya sering mengingatkan beberapa para menteri, bahwa tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan. Tetapi, tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, membuat masyarakat menikmati pembangunan", tegasnya.

Seringkali birokrasi melaporkan, bahwa program sudah dijalankan anggaran telah dibelanjakan dan laporan akuntanbilitas telah selesai. Namun setelah di cek kelapangan saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat, ternyata masyarakyat belum merasakan hasilnya, ujar Presiden Jokowi.

Sekali lagi yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu adalah hasilnya dan cara mengeceknya itu mudah, kata Presiden Jokowi.

"Lihat saja ketika kita mengirim melalui "SMS" atau "WA" disitu ada send telah terkirim. Ada "deliver" artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin "deliver", bukan hanya menjamin "send" dan saya tidak mau birokrasi kerjaannya "sending, sending" saja. Saya minta dan saya akan paksa bahwa tugas birokrasi "making deliver", tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat," tegasnya.

Kemudian dilanjutkan Presiden Jokowi, potensi kita keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar, saat ini kita sedang bonus demografi dimana penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja, tetapi akan menjadi kesempatan besar (peluang) besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul (Sumber Daya Manusia yang unggul) dan dengan didukung oleh ekosistim politik yang kondusif, dan didukung oleh ekosistim ekonomi yang kondusif, ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Presiden Jokowi, 5 tahun kedepan yang ingin kita kerjakan:
Pertama, Pembangunan Sumber Daya Manusia: SDM akan menjadi prioritas utama. Membangun SDM yang bekerja keras dan dinamis, membangun SDM yang terampil yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talent-talent global bekerjasama dengan kita, itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama.

Cara-cara baru harus dikembangkan, kita perlu "endowment funds" yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerjasama dengan industri bila penting di optimalkan dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan keseluruh pelosok negeri.

Kedua, Pembangunan Infrastruktur: akan kita lanjutkan infrastruktur yang menghubungkan dengan kawasan produksi dengan kawasan distribusi yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan harus kita potong, harus kita pangkas, pemerintah akan mengajak DPR menerbitkan 2 (dua) undang-undang besar yang pertama Undang-undang Cipta Lapangan Kerja, dan yang kedua Undang-undang Pemberdayaan UMKM.

Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi "Omnibus Law" yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang bahkan puluhan undang-undang. Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus, puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus.

Keempat, Penyederhanaan Birokrasi, harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus terus di prioritaskan, prosedur yang panjang harus dipotong, birokrasi yang panjang harus kita pangkas, eselonisasi harus disederhanakan. 

Eselon I, II, III dan IV apa nggak kebanyakan, kata Presiden Jokowi.

"Saya akan minta untuk di sederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai kompetensi. Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat, para birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius saya tidak akan memberi ampun, saya pastikan, pasti akan dicopot," tegas Presiden Jokowi.

Kelima, Transformasi Ekonomi, kita harus bertransformasi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, dan "Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Mengakhiri pidatonya Presiden Jokowi mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama berkomitmen, "Layarku sudah terkembang, kemudikku sudah terpasang, kita bersama menuju Indonesia maju, tutup Presiden Joko Widodo. (GP1)