---

HARI JADI KE-27 PELALAWAN: ZUKRI AKUI RUANG FISKAL MENYEMPIT, TEKANKAN PENDIDIKAN, PENGENTASAN KEMISKINAN DAN EKONOMI MANDIRI

---

Bupati Zukri Paparkan Capaian Pembangunan, Dorong Sekolah Gratis, Percepatan Infrastruktur, Penguatan UMKM dan Ekonomi Hijau Menuju Pelalawan Menawan 2029

GARDAPOS.COM, PELALAWAN — Bupati Pelalawan Zukri menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh berhenti meskipun pemerintah kabupaten menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Memasuki usia ke-27, Kabupaten Pelalawan dituntut memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas pelayanan dasar, serta memastikan hasil pembangunan dirasakan masyarakat hingga ke pelosok desa.

Penegasan tersebut disampaikan Zukri dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-27 Kabupaten Pelalawan di Gedung DPRD Kabupaten Pelalawan, Senin (12/10/2026).

Dalam pidatonya, Zukri mengakui kapasitas riil keuangan daerah tahun 2026 setelah dikurangi belanja wajib dan mengikat hanya menyisakan sekitar Rp310 miliar untuk dialokasikan pada berbagai prioritas pembangunan.

Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah daerah lebih selektif, cermat, efektif, dan efisien dalam menentukan program. Pemerintah juga harus berani melakukan inovasi agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Walau anggaran makin terbatas, pembangunan berjalan tak boleh surut,” menjadi pesan yang disampaikan Zukri dalam pidato peringatan hari jadi tersebut.

Membangun Pelalawan Tidak Cukup dengan Anggaran

Mengusung tema “Mola Awak Bangun Pelalawan”, peringatan hari jadi tahun ini diarahkan menjadi momentum memperkuat kebersamaan pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat.

Zukri menilai pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah. Diperlukan komitmen kolektif untuk menggerakkan potensi ekonomi, memperkuat gotong royong, serta mengurangi sekat perbedaan dalam pelaksanaan pembangunan.

Tema tersebut, katanya, mengandung pesan kekeluargaan bahwa Pelalawan merupakan rumah bersama yang harus dirawat dan dijaga.

Semangat itu sejalan dengan visi pembangunan Pelalawan 2029, yakni mewujudkan kabupaten yang maju secara ekonomi, mandiri, aman dan nyaman, bermartabat, serta berkelanjutan melalui konsep Pelalawan Menawan 2029.

Dalam konteks pemerintahan daerah, tantangan yang dihadapi bukan hanya bagaimana merealisasikan program pembangunan, tetapi juga bagaimana memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Zukri turut mengajak pimpinan dan anggota DPRD, aparatur birokrasi, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi untuk mencapai sasaran pembangunan.

Pertumbuhan Ekonomi 4,96 Persen, PAD Naik Menjadi Rp269 Miliar

Di tengah keterbatasan anggaran, Zukri memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan perkembangan positif.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat paripurna, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan pada 2025 mencapai 4,96 persen, lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Riau sebesar 4,74 persen.

Angka kemiskinan turun dari 8,49 persen pada 2024 menjadi 7,24 persen pada 2025. Sementara itu, kemiskinan ekstrem yang pada 2025 tercatat sebanyak 180 kepala keluarga atau 966 jiwa, pada 2026 menurun menjadi 99 kepala keluarga atau 458 jiwa.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pelalawan tercatat 2,42 persen, lebih rendah daripada rata-rata Provinsi Riau sebesar 4,06 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dari 75,25 pada 2024 menjadi 75,80 pada 2025. Adapun indeks Gini Rasio turun dari 0,28 menjadi 0,264, sedangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari 71,72 menjadi 74,18.

Dari sisi investasi, nilai investasi Pelalawan pada 2025 tercatat Rp8,25 triliun. Untuk semester pertama 2026, realisasi yang dipaparkan mencapai Rp3,64 triliun.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian khusus ialah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Zukri menyebut PAD Pelalawan naik dari Rp112 miliar pada 2022 menjadi Rp269 miliar pada 2025.

Peningkatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan pembiayaan daerah di tengah keterbatasan transfer dan kebutuhan belanja pembangunan yang terus berkembang.

Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan pendapatan daerah berjalan seiring dengan efektivitas belanja, perbaikan pelayanan publik, dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Anak Yatim, Keluarga Miskin dan Lansia Menjadi Prioritas

Dalam bidang sosial, pemerintah daerah mengarahkan sejumlah program untuk mengurangi beban masyarakat rentan.

Zukri menyampaikan bahwa bantuan bagi 5.762 anak yatim dialokasikan dengan anggaran sekitar Rp16,886 miliar. Pemerintah juga memberikan bantuan seragam sekolah kepada 2.600 siswa SD dan 1.600 siswa SMP dari kelompok anak yatim dan keluarga miskin, dengan anggaran sekitar Rp1,428 miliar.

Selain itu, sebanyak 500 warga lanjut usia menerima bantuan dengan alokasi Rp1,5 miliar.

Pemerintah daerah juga melakukan perbaikan 26 unit rumah tidak layak huni melalui APBD dengan anggaran Rp2,1 miliar. Program tersebut didukung pula oleh Baznas dan bantuan stimulan perumahan swadaya dari APBN yang menurut Zukri dialokasikan sekitar 422 unit rumah untuk Pelalawan.

Bantuan lain mencakup sektor pertanian dan perikanan dengan anggaran sekitar Rp2 miliar, serta fasilitas kredit usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah melalui BPR Dana Amanah Kabupaten Pelalawan dengan subsidi bunga kredit 0 persen.

Untuk memperbaiki ketepatan sasaran, pemerintah juga memperkuat verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui integrasi dengan aplikasi pelayanan pemerintah daerah.

Di hadapan anggota DPRD, Zukri turut mengemukakan gagasan agar bantuan seragam sekolah gratis ke depan diperluas untuk seluruh siswa di Kabupaten Pelalawan, bukan hanya anak yatim dan siswa dari keluarga miskin.

Gagasan tersebut muncul dari persoalan yang ditemukan pemerintah, yakni masih adanya orang tua yang harus meminjam uang demi memenuhi kebutuhan pakaian sekolah anaknya.

Usulan itu menjadi salah satu agenda sosial yang memerlukan pembahasan lebih lanjut terkait cakupan penerima, kemampuan fiskal, serta skema pembiayaan agar dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Pendidikan Didorong Menjadi Investasi Masa Depan

Zukri menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas strategis dalam pembangunan Pelalawan.

Pada 2026, pemerintah daerah menyebut terdapat alokasi bantuan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dari pemerintah pusat untuk 68 sekolah dengan total anggaran sekitar Rp42,9 miliar.

Rinciannya meliputi 39 sekolah PAUD dengan anggaran lebih dari Rp15 miliar, 20 sekolah dasar dengan anggaran Rp17,7 miliar, serta sembilan sekolah menengah pertama dengan anggaran sekitar Rp9,27 miliar.

Meski demikian, Zukri mengungkapkan masih ditemukannya sekolah di wilayah perkotaan yang memiliki dinding berbahan papan. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pemerataan fasilitas pendidikan masih membutuhkan perhatian serius.

Ia mengajak DPRD Kabupaten Pelalawan dan DPRD Provinsi Riau memperkuat dukungan terhadap perbaikan sekolah, ruang kelas, serta fasilitas pendidikan lainnya.

Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan Pelalawan Boarding School di kawasan teknopolitan. Program tersebut dirancang untuk menyediakan pendidikan terpadu dan berasrama bagi anak yatim serta siswa dari keluarga kurang mampu, dengan biaya ditanggung pemerintah kabupaten.

Selain itu, pemerintah telah mengusulkan pembangunan sekolah nasional terintegrasi kepada kementerian terkait.

Zukri juga menyampaikan rencana memperluas program beasiswa bagi mahasiswa, guru, tenaga kesehatan, ASN, serta profesi lain yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan pembangunan Pelalawan.

Dunia usaha diharapkan ikut mengambil tanggung jawab sosial melalui program pendampingan atau beasiswa bagi anak-anak kurang mampu dan berprestasi, dengan bidang pendidikan yang relevan terhadap kebutuhan daerah.

Arah kebijakan ini memperlihatkan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak hanya ditempatkan sebagai urusan pendidikan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat daya saing tenaga kerja dan kemandirian ekonomi daerah.

Cakupan Kesehatan 99,61 Persen, Fasilitas Rumah Sakit Masih Didorong

Dalam pelayanan kesehatan, Zukri menyampaikan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) Pelalawan per September 2026 mencapai 99,61 persen, dengan alokasi anggaran sekitar Rp36,24 miliar.

Pemerintah daerah menyatakan akan terus mendorong agar masyarakat miskin, termasuk warga lanjut usia dari keluarga kurang mampu, tidak kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Untuk meningkatkan kapasitas layanan, pemerintah juga mengusulkan dukungan APBN bagi revitalisasi RSUD Selasih, pembangunan rumah sakit di wilayah selatan Pelalawan, serta pembangunan rumah sakit pratama di Kuala Kampar.

Penguatan layanan kesehatan menjadi penting karena capaian cakupan kepesertaan perlu diikuti dengan ketersediaan fasilitas, tenaga kesehatan, mutu pelayanan, dan akses yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Infrastruktur: Jalan Lintas Bono dan Pulau Mendol Jadi Perhatian

Keterbatasan fiskal turut menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Karena itu, Pemkab Pelalawan mendorong kerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, badan usaha, dan perusahaan melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Zukri menyebut tingkat kemantapan jalan daerah pada 2025 tercatat 40,68 persen. Pemerintah terus melakukan peningkatan dan pemeliharaan jalan, termasuk melalui pola swakelola serta dukungan berbagai sumber pembiayaan.

Salah satu perhatian utama ialah akses jalan Lintas Bono yang diharapkan dapat membuka keterisolasian kawasan pesisir, memperlancar mobilitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang menghubungkan Pelalawan dengan Indragiri Hilir.

Pemerintah kabupaten juga mendorong penyelesaian akses Pulau Muda serta pembangunan jalan lingkar Pulau Mendol di Kecamatan Kuala Kampar.

Menurut Zukri, konektivitas Pulau Mendol memiliki arti strategis bagi penguatan kawasan sentra pangan. Infrastruktur yang memadai diharapkan memudahkan distribusi hasil pertanian sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Pada 2026, Pelalawan memperoleh alokasi Instruksi Presiden Jalan Daerah untuk ruas Kampung Baru Timur–Tri Mulya Jaya, Kecamatan Ukui, sepanjang 3,1 kilometer dengan anggaran sekitar Rp24,7 miliar.

Selain itu, peningkatan Jalan Lintas Bono sepanjang empat kilometer juga memperoleh alokasi melalui program jalan daerah yang disampaikan Zukri.

Pemkab turut mendorong konektivitas Kerumutan, Teluk Meranti, dan kawasan Bono melalui dukungan berbagai skema pembangunan, termasuk dana bagi hasil sawit, program jalan daerah, dan CSR perusahaan.

Di sisi lain, Zukri meminta dukungan pemerintah provinsi serta para wakil rakyat di tingkat provinsi dan pusat untuk memperjuangkan proyek strategis yang dibutuhkan masyarakat Pelalawan.

Pulau Mendol Ditargetkan Menikmati Listrik 24 Jam

Dalam sektor kelistrikan, Zukri menyampaikan rasio elektrifikasi Pelalawan per September 2026 mencapai 99,9 persen.

Pemerintah menargetkan masyarakat Pulau Mendol, Kecamatan Kuala Kampar, dapat menikmati aliran listrik selama 24 jam pada akhir 2026 melalui proyek kabel laut tegangan menengah 20 kV sepanjang sekitar tiga kilometer.

Proyek tersebut diperkirakan melayani 2.200 pelanggan dan ditargetkan selesai serta laik operasi pada akhir tahun.

Apabila terealisasi sesuai jadwal, peningkatan layanan listrik ini berpotensi mendukung aktivitas rumah tangga, pendidikan, usaha kecil, serta pengembangan sentra pangan dan pariwisata di kawasan tersebut.

Bagi daerah dengan karakteristik geografis yang menantang, konektivitas listrik dan jalan merupakan dua kebutuhan dasar yang saling berkaitan dalam mempercepat pemerataan pembangunan.

Pelalawan Islamic Mall dan Wisata Bono Didorong Menggerakkan Ekonomi

Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga merancang pengembangan destinasi wisata dan ekonomi lokal melalui sejumlah program strategis.

Salah satunya ialah Pelalawan Islamic Mall, sebuah konsep kawasan wisata religi terintegrasi yang direncanakan memiliki miniatur Ka'bah untuk kegiatan manasik haji, pusat produk Islami bagi UMKM, serta konektivitas dengan Masjid Ulul Azmi.

Zukri menyebut konsep dan perencanaannya masih terus disempurnakan agar dapat menghadirkan kawasan yang memadukan wisata religi, kegiatan ekonomi, dan khazanah arsitektur Islam di Bumi Melayu Pelalawan.

Di sektor pariwisata, pemerintah daerah juga mendorong percepatan revitalisasi Istana Sayap Pelalawan dan pengembangan wisata Bono. Pemerintah berharap dukungan infrastruktur dapat memperbesar peluang kawasan tersebut menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

Pengembangan pariwisata, menurut arah kebijakan yang disampaikan, perlu dihubungkan dengan usaha masyarakat, perdagangan produk lokal, jasa, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, peningkatan kunjungan wisata tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat memberi dampak ekonomi yang lebih luas.

Pemkab juga menginisiasi bantuan keuangan khusus bagi desa untuk membangun sarana konektivitas di kawasan Lintas Bono serta mendorong pengembangan desa wisata.

Pemerintah turut mengusulkan pengembangan sentra pangan Pulau Mendol, konektivitas kawasan wisata Bono, pelabuhan ekspor-impor Sokoi, dan Jalan Lintas Bono sebagai bagian dari agenda strategis pembangunan.

Target 100.000 Pohon Aren dan Ekonomi Hijau

Dalam bidang lingkungan dan ekonomi berkelanjutan, Zukri memaparkan rencana pengembangan program penghijauan melalui penanaman 100.000 pohon aren.

Program tersebut diarahkan untuk memperluas ruang terbuka hijau di sepanjang jalan, sekolah, perkantoran, serta lingkungan desa dan kelurahan.

Menurut Zukri, penanaman aren tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih sejuk, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui pemanfaatan hasil tanaman, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sumber pendapatan daerah.

Ia memperkirakan program tersebut berpotensi memberikan tambahan PAD hingga ratusan miliar rupiah dalam jangka panjang.

Meski demikian, potensi tersebut memerlukan kajian kelayakan yang terukur, mulai dari kesesuaian lahan, waktu produktif tanaman, model pengolahan hasil, rantai pemasaran, kebutuhan investasi, hingga tata kelola pengelolaannya.

Program lingkungan lainnya mencakup Pelalawan Sejuk, penanaman sejuta pohon, pembangunan ruang terbuka hijau, serta pengembangan ekonomi hijau yang diharapkan mempertemukan kepentingan ekologis dengan kesejahteraan masyarakat.

Karhutla, Kabut Asap dan Banjir Masih Menjadi Tantangan

Di tengah agenda pembangunan, Pelalawan juga menghadapi persoalan lingkungan berupa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap.

Zukri menyampaikan bahwa pemerintah daerah melakukan kolaborasi pemadaman karhutla, mengaktifkan pembelajaran jarak jauh sesuai kebutuhan, menyiapkan posko kesehatan darurat, membagikan masker, menyediakan tabung oksigen, dan memperketat kebijakan tanpa pembakaran dalam pembukaan lahan.

Pemerintah juga memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat dan perusahaan untuk mendengar aspirasi serta membahas persoalan lahan yang menjadi perhatian bersama.

Sementara itu, penanganan banjir dilakukan melalui penataan drainase di Pangkalan Kerinci, penataan Sungai Kerinci, dan koordinasi dengan pihak terkait.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik. Ketahanan lingkungan, perlindungan kesehatan masyarakat, serta kemampuan mengantisipasi bencana juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan pembangunan.

WTP ke-14 dan Tantangan Akuntabilitas Pemerintahan

Dalam pidatonya, Zukri turut memaparkan sejumlah penghargaan yang diraih Pelalawan sejak akhir 2025 hingga 2026.

Di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 secara berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah, penghargaan perencanaan pembangunan daerah terbaik pertama se-Provinsi Riau tahun 2026, penghargaan UHC, Tribune Award 2026 atas kolaborasi kepedulian terhadap anak yatim, serta Amanah Leadership Award 2026.

Desa Tri Mulya Jaya juga disebut meraih penghargaan sebagai desa berkinerja terbaik pertama se-Provinsi Riau dalam konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Capaian tersebut menjadi modal kelembagaan bagi pemerintah daerah. Namun, penghargaan dan opini audit tetap perlu diikuti dengan konsistensi pelaksanaan program, kualitas pelayanan, serta manfaat pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

Di tengah keterbatasan fiskal, akuntabilitas belanja, ketepatan sasaran bantuan, dan keterbukaan informasi publik menjadi semakin penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Menuju Pelalawan Menawan 2029

Menutup pidatonya, Zukri mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari peningkatan kualitas jalan, perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan membutuhkan kerja bersama pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat.

Peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Pelalawan, menurut pesan yang disampaikan, harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pembangunan, bukan sekadar perayaan tahunan.

Tantangan ruang fiskal menuntut pemerintah semakin cermat menetapkan prioritas. Sementara itu, target pendidikan yang lebih merata, pelayanan kesehatan yang berkualitas, infrastruktur yang menghubungkan desa, penguatan UMKM, serta ekonomi hijau membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten.

Dengan tema “Mola Awak Bangun Pelalawan”, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kebersamaan sebagai landasan untuk membangun daerah yang maju, mandiri, bermartabat, dan berkelanjutan.

Tahniah Hari Jadi ke-27 Kabupaten Pelalawan. Membangun Pelalawan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan kemajuan daerah berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat.

Redaksi gardapos.com