Stagnasi Pembangunan Kabupaten Pelalawan: Ketika Daya Beli Masyarakat Menjadi Penahan Laju Kemajuan
(gbr.Ilustrasi)
Oleh: Redaksi
GARDAPOS.COM, PELALAWAN – Kabupaten Pelalawan, wilayah yang dikenal sebagai episentrum perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau dengan luas lahan mencapai ratusan ribu hektar, kini menghadapi realitas yang mengkhawatirkan: arah pembangunan yang direncanakan tampak berjalan di tempat, seiring melemahnya daya beli masyarakat yang menjadi akar dari berbagai persoalan yang saling berkaitan.
Selama bertahun-tahun, berbagai dokumen perencanaan telah disusun dengan rinci. Namun saat ditinjau pelaksanaannya, laju pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 4,36% pada tahun 2025 memang melampaui rata-rata provinsi sebesar 3,52%, namun pertumbuhan tersebut belum mampu didistribusikan secara merata dan dirasakan daya beli masyarakat secara nyata.
Garis kemiskinan di Pelalawan terus meningkat, dari Rp438.949 per kapita per bulan pada tahun 2014 menjadi sekitar Rp689.786 pada tahun 2023, menunjukkan kenaikan biaya hidup yang lebih cepat dibandingkan kemampuan pendapatan masyarakat.
Meskipun persentase penduduk miskin turun dari 8,49% (2024) menjadi 7,24% (2025), penurunan ini belum sepenuhnya mencerminkan penguatan daya beli, mengingat pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin justru naik dari 45.300 jiwa menjadi 49.200 jiwa—kenaikan tertinggi se-Provinsi Riau.
Kondisi ini diperparah oleh fluktuasi pendapatan petani kelapa sawit sebagai tulang punggung ekonomi wilayah. Rata-rata pendapatan petani berkisar Rp21–23 juta per hektare per tahun, namun angka ini sangat bergantung pada harga Tandan Buah Segar (TBS) yang bergejolak di pasar. Di beberapa kecamatan, pendapatan petani bahkan tercatat lebih rendah, seperti di Kecamatan Langgam yang hanya mencapai Rp14,1 juta per hektare per tahun, jauh di bawah rata-rata.
Ketidakpastian harga membuat pengeluaran rumah tangga menjadi tertekan, tercermin dari penurunan pengeluaran non-pokok sebesar 18,1% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya—tanda nyata masyarakat mulai menahan pengeluaran.
Sektor pertanian yang menyerap sebagian besar tenaga kerja hanya tumbuh 3,29% pada tahun 2025, lebih rendah dibandingkan sektor jasa atau industri pengolahan. Artinya, sektor yang menjadi sumber penghidupan mayoritas warga justru tumbuh paling lambat. Sementara itu, investasi besar yang masuk—tercatat Rp2,5 triliun pada triwulan II 2026—lebih banyak bergerak di sektor industri hilirisasi skala besar dan belum menciptakan dampak berantai yang kuat bagi ekonomi rumah tangga dan usaha mikro di pedesaan.
Terbentuklah lingkaran setan: pembangunan yang belum berorientasi pada penguatan ekonomi rakyat membuat daya beli tetap lemah; daya beli yang rendah membuat perputaran ekonomi lokal lambat, sehingga setiap rencana pembangunan yang disusun berisiko hanya menjadi dokumen belaka.
Indeks Gini Pelalawan sebesar 0,280 pada tahun 2025 juga menunjukkan ketimpangan pendapatan yang masih lebar, di mana kekayaan hasil pembangunan belum merata menyentuh lapisan terbawah masyarakat.
Para pengamat ekonomi daerah menegaskan, arah pembangunan Pelalawan tidak bisa lagi hanya mengandalkan investasi besar dan pembangunan fisik semata.
Perlu perubahan orientasi: menjamin harga jual layak bagi petani, mempercepat hilirisasi yang melibatkan koperasi rakyat, serta membuka lapangan kerja baru di luar perkebunan. Tanpa langkah tersebut, pertumbuhan ekonomi dan rencana pembangunan yang tertulis indah di atas kertas akan terus berjalan di tempat, terhambat oleh kemampuan beli masyarakat yang belum cukup kuat menikmati hasil pembangunan itu sendiri.
Pembangunan sejati bukan hanya terukur dari nilai investasi atau persentase pertumbuhan ekonomi, melainkan tercermin dari kemampuan masyarakatnya untuk membeli, berpartisipasi, dan merasakan manfaat secara merata. Selama daya beli masyarakat belum diperkuat secara menyeluruh, arah pembangunan Kabupaten Pelalawan akan terus tertahan dan sulit melangkah jauh.