---

Kuala Kampar Menjerit: Jalan Hancur, Harga Kelapa Anjlok, BBM Sulit, Warga Nilai Daerah 3T Belum Sepenuhnya Hadir dalam Kebijakan

---

GARDAPOS.COM, PELALAWAN – Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau, kembali menjadi sorotan. Wilayah yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan terluar dengan potensi perkebunan kelapa itu kini menghadapi tekanan berlapis. Di tengah kondisi infrastruktur yang rusak, masyarakat juga dihadapkan pada anjloknya harga kelapa serta kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM), sehingga aktivitas ekonomi warga dinilai semakin tertekan.

Keluhan tersebut disampaikan Ketua APDK, Muhammad Ali, Jumat (24/7/2026) yang menggambarkan kondisi masyarakat Kuala Kampar saat ini sebagai situasi yang sangat memprihatinkan.

Menurutnya, kerusakan jalan poros masih terjadi di sejumlah desa, terutama Desa Sokoi dan Desa Sungai Emas. Selain itu, beberapa ruas jalan di wilayah Pulau Mendol juga disebut masih dalam kondisi rusak berat, berlumpur, dan menyulitkan mobilitas masyarakat maupun distribusi hasil perkebunan.

"Jalan poros di beberapa desa sampai hari ini masih berkubang. Padahal jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik," ujarnya.

Persoalan itu semakin berat setelah harga kelapa yang menjadi komoditas utama masyarakat mengalami penurunan tajam. Jika pada akhir 2025 harga kelapa sempat menyentuh sekitar Rp6.000 per kilogram, kini menurut warga hanya berkisar Rp2.000 per kilogram.

Penurunan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat yang mayoritas menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan kelapa.

Tidak hanya itu, warga juga mengeluhkan mekanisme pembelian BBM yang masih mewajibkan penggunaan surat rekomendasi. Bagi masyarakat Kuala Kampar yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kebijakan tersebut dianggap menambah beban.

"Begitu menderita masyarakat Kuala Kampar. Sudahlah harga kelapa turun, untuk mendapatkan BBM harus menggunakan surat rekomendasi. Sementara Kuala Kampar merupakan wilayah 3T. Harusnya ada kebijakan khusus sebagaimana di beberapa wilayah Kepulauan Riau. Lengkap sudah penderitaan masyarakat, minyak susah, harga kelapa turun, jalan hancur," kata Muhammad Ali.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan afirmasi kebijakan terhadap distribusi BBM di kawasan 3T agar masyarakat tidak mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan energi untuk transportasi maupun kegiatan ekonomi.

Selain itu, Ali juga meminta Pemerintah Provinsi Riau memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan provinsi yang melintasi sejumlah desa di Kuala Kampar. Menurutnya, jalan poros tersebut telah dibuka sejak puluhan tahun lalu, namun belum mendapatkan penanganan yang memadai.

"Masyarakat Kuala Kampar sangat sabar. Istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga. Bertubi-tubi kesulitan yang mereka hadapi," tutupnya.

Catatan gardapos untuk Presiden Prabowo

Keluhan masyarakat Kuala Kampar tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang lagi dihadapi bukan sekadar infrastruktur, melainkan akumulasi berbagai tekanan yang saling berkaitan. Jalan yang rusak menghambat distribusi hasil perkebunan. Ketika harga kelapa turun drastis, biaya angkut justru semakin tinggi akibat kondisi akses yang buruk. Pada saat yang sama, keterbatasan akses BBM berpotensi meningkatkan biaya operasional masyarakat.

Situasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam sinkronisasi kebijakan pembangunan wilayah 3T. Status sebagai daerah dengan karakteristik kepulauan semestinya diikuti kebijakan afirmatif yang mempertimbangkan kondisi geografis, biaya logistik, serta kemudahan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang tanpa intervensi yang memadai, dampaknya tidak hanya dirasakan pada perlambatan ekonomi lokal, tetapi juga berpotensi mendorong meningkatnya kesenjangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Riau.

Karena itu, pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Riau, dan pemerintah pusat perlu menjadikan Kuala Kampar sebagai salah satu prioritas pembangunan melalui percepatan rehabilitasi jalan provinsi, evaluasi kebijakan distribusi BBM di wilayah 3T, serta langkah-langkah untuk memperkuat daya saing komoditas kelapa agar kesejahteraan masyarakat dapat kembali meningkat.