Prabowo: Indonesia Tak Boleh Bergantung pada Dunia, Ketahanan Pangan Jadi Fondasi Kedaulatan Nasional

Senin, 20 Juli 2026

(Sumber foto: Tangkapan layar video biro pers, media dan informasi Sekretariat Presiden, Senin (20/7/2026).

GARDAPOS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan ukuran paling mendasar bagi kekuatan sebuah negara. Dalam taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna Evaluasi Program Pemerintah di Istana Negara, Senin (20/7/2026), Presiden menyatakan tidak ada peradaban yang mampu bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Menurut Prabowo, kemerdekaan dan kedaulatan negara tidak memiliki arti apabila pemerintah gagal menjamin kebutuhan dasar masyarakat, terutama pangan. Ia menekankan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan pertama-tama diukur dari kemampuannya menyediakan makanan bagi rakyat, menjaga stabilitas harga pangan, menjamin ketersediaan pupuk, serta memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang memadai.

Presiden juga kembali mempertahankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi sasaran kritik. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan amanat konstitusi untuk melindungi generasi masa depan, terutama anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan.

"Yang paling dasar dari sebuah peradaban adalah pangan. Tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan," tegas Prabowo.

Dalam arahannya, Kepala Negara mengkritik pihak-pihak yang menyebut program makan bergizi sebagai pemborosan, sementara praktik kebocoran kekayaan negara selama puluhan tahun dinilai kurang mendapat perhatian.

Prabowo menegaskan pemerintah memilih berpihak kepada kepentingan rakyat kecil dibanding membiarkan praktik penyimpangan ekonomi yang merugikan negara terus berlangsung.

Berpegang pada Amanat Konstitusi

Presiden menyatakan seluruh kebijakan ekonomi pemerintah berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 yang mengamanatkan penguasaan negara atas sumber daya strategis untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan kekayaan nasional hanya dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat luas tetap berada dalam kemiskinan.

"Perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Tidak boleh ada satu kelompok yang memborong kekayaan bangsa," ujarnya.

Klaim Capaian Strategis Pemerintah

Dalam evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih, Presiden memaparkan sejumlah capaian yang diklaim berhasil diraih pemerintah, di antaranya:

-Indonesia mencapai swasembada delapan komoditas pangan.

-Cadangan beras nasional disebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.

-Nilai Tukar Petani (NTP) diklaim mencapai rekor tertinggi.

-Produksi biodiesel B50 telah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.

-Pembentukan Dana Kedaulatan Danantara dengan nilai aset lebih dari US$1 triliun.

-Konsolidasi ratusan BUMN yang disebut mampu menghemat biaya operasional puluhan triliun rupiah.

Prabowo mengatakan berbagai pencapaian tersebut membuktikan prediksi bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami kolaps tidak terbukti.

Berantas Kebocoran SDA

Presiden juga menyoroti praktik illegal mining, illegal logging, illegal plantation, transfer pricing, dan under invoicing yang disebutnya sebagai bentuk kejahatan ekonomi yang selama ini menggerus kekayaan negara.

Sebagai langkah korektif, pemerintah membentuk sistem ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis seperti kelapa sawit, nikel, batu bara, hingga mineral lainnya.

Menurut Prabowo, mekanisme baru tersebut mulai mempersempit selisih harga ekspor yang selama ini diduga menyebabkan kebocoran devisa dalam jumlah besar.

Ia juga menegaskan pemerintah tidak akan ragu mencabut izin usaha perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan hukum nasional.

Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi

Di bidang tata kelola pemerintahan, Presiden menargetkan penyederhanaan regulasi, percepatan digitalisasi layanan pemerintah melalui GovTech, serta implementasi Single National Identity Card sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.

Prabowo menilai efisiensi birokrasi menjadi syarat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

Seruan Optimisme Nasional

Menutup arahannya, Presiden mengajak seluruh jajaran kabinet menjaga optimisme dan memperkuat kepercayaan terhadap kemampuan bangsa sendiri.

Ia menegaskan pembangunan Indonesia merupakan estafet panjang yang dibangun oleh seluruh pemerintahan sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, dan kini menjadi tanggung jawab pemerintahannya untuk melanjutkan serta menyempurnakan fondasi tersebut.

Prabowo juga menegaskan Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam, ketahanan pangan, energi, serta sistem perlindungan sosial yang semakin kuat untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju.

"Kita berada di jalan yang benar. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri, memperbaiki kekurangan, memberantas kebocoran, dan memastikan seluruh kekayaan bangsa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," tegas Presiden.