
Oleh: Editorial – Gardapos.com
PELALAWAN — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan kegelisahannya terhadap masih adanya pejabat negara yang diduga menyalahgunakan kewenangan setelah mendapatkan kepercayaan dan jabatan strategis dari pemerintah.
Dalam sebuah pernyataan yang sarat keprihatinan, Prabowo mengaku kerap menerima laporan mengenai pejabat yang terjerat penyimpangan. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai persoalan serius karena menyangkut pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
“Setiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng. Saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih hormat dan diberi jabatan penting, begitu dia menjabat, nyeleweng, nyuri uang rakyat,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal keras bahwa agenda pemberantasan korupsi tidak hanya diarahkan kepada pihak di luar lingkaran kekuasaan, tetapi juga menjadi evaluasi terhadap orang-orang yang berada di dalam pemerintahan.
Prabowo menegaskan, jabatan bukanlah fasilitas untuk memperkaya diri, melainkan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan rakyat.
“Pemberantasan berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah tidak ada lagi toleransi,” tegasnya.
Tidak Ada Kasta dalam Penegakan Disiplin
Menariknya, Prabowo juga menyinggung pentingnya keteladanan dari seluruh unsur pemerintahan, termasuk mereka yang memiliki latar belakang militer maupun tokoh politik.
Ia menegaskan bahwa siapa pun yang melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun latar belakang.
“Apakah dia jenderal atau mantan jenderal? Harus memberi contoh. Dulu kamu jago perang, sekarang buktikan kepada rakyat bahwa kamu selesaikan karier dengan tetap kehormatan,” katanya.
Pernyataan itu memperlihatkan pesan politik yang kuat: loyalitas kepada pemimpin tidak boleh menjadi tameng untuk melindungi perilaku menyimpang.
Gerindra Pun Tidak Kebal Evaluasi
Dalam sikap yang ingin menunjukkan konsistensi, Prabowo bahkan menyebut partai yang dipimpinnya sendiri, Partai Gerindra, harus berani dievaluasi.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap kader atau pejabat yang terbukti melanggar hukum.
“Partai saya sendiri, Gerindra, cek sudah berapa yang diproses dan ditahan? Tidak. Justru harus memberi contoh,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi pesan internal bahwa kekuasaan harus dibangun di atas integritas, bukan sekadar loyalitas politik.
Ujian Terbesar Pemerintahan Prabowo
Sikap terbuka Presiden Prabowo mengungkap kekecewaannya terhadap pejabat yang menyimpang menjadi refleksi bahwa persoalan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah terbesar pemerintahan.
Namun, pernyataan tersebut juga menjadi ujian nyata: apakah komitmen pemberantasan korupsi hanya berhenti pada pesan moral, atau diterjemahkan menjadi langkah konkret melalui pengawasan ketat, penindakan tegas, dan pembenahan sistem birokrasi.
Rakyat kini menunggu pembuktian bahwa perang melawan korupsi tidak hanya menjadi pidato, tetapi menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan.
Sebab, ketika seorang pemimpin telah memberikan kepercayaan, pengkhianatan terbesar bukan sekadar pelanggaran aturan, melainkan merusak harapan publik terhadap negara.