---

Proyek Strategis Nasional Jargas di Pelalawan Disorot, Warga Minta Pengawasan Ketat dan Evaluasi Menyeluruh

---

GARDAPOS.COM, PELALAWAN – Pelaksanaan proyek pembangunan jaringan gas rumah tangga (Jargas) yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kecamatan Pangkalan Kerinci menuai sorotan masyarakat. Kerusakan jalan akibat penggalian yang belum dipulihkan dinilai menjadi indikator lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek di lapangan.

Menjelang pertemuan dengan utusan Kementerian yang membidangi sektor migas dari Jakarta, masyarakat menyampaikan sejumlah pertanyaan kritis yang menitikberatkan pada aspek akuntabilitas, transparansi, keselamatan, serta tanggung jawab kontraktor pelaksana.

Undangan pertemuan, yang disampaikan Ketua RW 012 BLP, Erwan, mengajak warga menghadiri sosialisasi terkait pemasangan jaringan gas rumah tangga, pada Minggu, 28 Juni 2026, Pukul: 14.30 di Masjid Arrahman Blok F.

Namun, salah seorang warga, Assep Putra Sulaiman, yang berhalangan hadir, menitipkan 17 poin pertanyaan kepada perwakilan Kementerian. Pertanyaan tersebut menyoroti dasar hukum proyek, identitas kontraktor, mekanisme pengawasan, tanggung jawab atas kerusakan jalan, standar perbaikan infrastruktur, hingga jaminan keselamatan instalasi gas bagi masyarakat.

Sorotan utama tertuju pada kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat pekerjaan penggalian dan belum dipulihkan sebagaimana kondisi semula. Menurut warga, apabila tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan sekaligus menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Warga juga mempertanyakan mengapa sosialisasi baru dilakukan setelah pekerjaan berlangsung dan berbagai keluhan bermunculan. Mereka menilai komunikasi publik seharusnya dilakukan sebelum proyek dimulai agar masyarakat memahami manfaat, risiko, serta mekanisme pengaduan.

Selain itu, masyarakat meminta Kementerian memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap kontraktor pelaksana. Pengawasan yang lemah dikhawatirkan membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam kualitas pekerjaan, penggunaan anggaran, maupun pemenuhan kewajiban pemulihan fasilitas umum.

Dalam pertanyaan penutupnya, warga meminta komitmen tegas dari pemerintah bahwa apabila kontraktor tidak memperbaiki seluruh kerusakan jalan sesuai standar, maka akan diberikan sanksi serta dipastikan masyarakat tidak menanggung dampak proyek tersebut.

Masyarakat menegaskan bahwa mereka mendukung program jaringan gas sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan energi nasional. Namun, dukungan tersebut harus diiringi dengan pelaksanaan proyek yang profesional, transparan, mengutamakan keselamatan publik, serta tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.

Pengamat tata kelola pemerintahan di berbagai sumber tegas mengatakan dan menilai setiap proyek strategis nasional wajib diawasi secara ketat karena menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Pengawasan yang lemah dapat meningkatkan risiko penyimpangan, sehingga evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek menjadi langkah penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Hingga berita ini disusun, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari pihak Kementerian maupun kontraktor pelaksana terkait penyelesaian kerusakan jalan, standar pekerjaan, dan tindak lanjut atas berbagai aspirasi yang disampaikan warga.