---

Di Tengah Serapan APBD Lesu, Akademisi Minta Event Bakar Ikan Dibatalkan: 'Anggarannya Lebih Baik untuk Sekolah'

---

GARDAPOS.COM, PELALAWAN — Rencana pelaksanaan event bakar ikan di Kabupaten Pelalawan menuai kritik di tengah rendahnya realisasi belanja daerah yang hingga awal Juni 2026 baru mencapai 27,33 persen. Sejumlah kalangan menilai pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak, termasuk sektor pendidikan dan pelayanan publik.

Akademisi dan praktisi hukum, Dr. Muhamad Nurul Huda, SH, MH, menilai anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan seremonial semestinya dapat dialihkan untuk kepentingan yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Batalkan bakar-bakar ikan, uangnya perbaiki sekolah," ujar Nurul Huda saat dimintai tanggapan terkait rencana kegiatan tersebut, Selasa (9/6/2026).

Pernyataan itu muncul di tengah sorotan terhadap kondisi APBD Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), realisasi pendapatan daerah telah mencapai 32,80 persen, sementara realisasi belanja masih berada di angka 27,33 persen.

Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai arah prioritas penggunaan anggaran daerah. Di satu sisi, pemerintah daerah berpendapat postur APBD masih sehat karena pendapatan lebih tinggi dibandingkan belanja. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat mempertanyakan urgensi kegiatan yang bersifat seremonial ketika berbagai kebutuhan pembangunan masih menunggu realisasi.

Menurut Nurul Huda, pemerintah daerah perlu menunjukkan sensitivitas terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga.

Perdebatan mengenai event bakar ikan juga berkembang menjadi diskursus yang lebih luas mengenai efektivitas penggunaan APBD. Sejumlah pihak menilai pemerintah daerah perlu membuka secara transparan dasar perencanaan kegiatan tersebut, sumber anggaran yang digunakan, serta manfaat ekonomi dan sosial yang diharapkan.

Di tengah keterbatasan fiskal dan rendahnya serapan belanja pada semester pertama, publik kini menunggu penjelasan pemerintah daerah mengenai skala prioritas pembangunan yang menjadi dasar pengambilan kebijakan anggaran.