Pendapatan 32,80 Persen, Belanja Baru 27,33 Persen: Uang Rakyat Mengendap, Program Belum Berlari?
(Gbr.Istimewa)
APBD Disebut Sehat oleh BPKAD, Namun Lambannya Serapan Anggaran Memunculkan Pertanyaan tentang Kecepatan Pembangunan Daerah
Oleh: Redaksi
PELALAWAN — Di saat realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan telah mencapai 32,80 persen atau Rp541,38 miliar, serapan belanja APBD justru masih tertahan di angka 27,33 persen atau Rp451,22 miliar. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas eksekusi anggaran daerah, terutama ketika berbagai program pembangunan dan pelayanan publik masih membutuhkan percepatan realisasi di lapangan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, Devitson SH MH, menilai kondisi tersebut masih dalam kategori sehat karena pendapatan daerah masih lebih tinggi dibandingkan belanja. Namun, dari perspektif pembangunan, selisih antara pendapatan dan belanja justru memunculkan ruang diskusi mengenai sejauh mana APBD telah bekerja untuk menggerakkan program yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Secara fiskal, argumen pemerintah daerah bahwa APBD masih sehat dapat dipahami. Kas daerah tidak mengalami tekanan dan risiko defisit relatif terkendali. Namun APBD sejatinya tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga saldo keuangan, melainkan juga dari kecepatan mengubah anggaran menjadi program nyata.
Ketika pendapatan sudah masuk lebih dari setengah triliun rupiah tetapi belanja masih tertahan di bawah 30 persen, publik berhak bertanya: apakah proses pengadaan, pelaksanaan kegiatan, dan pembangunan berjalan sesuai jadwal?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan apabila serapan belanja modal-yang menjadi indikator pembangunan fisik dan investasi daerah-masih rendah. Sebab, semakin lama anggaran tidak bergerak, semakin besar risiko penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran.
Di tengah optimisme pemerintah daerah bahwa masih tersedia waktu untuk mengejar target realisasi, masyarakat menunggu jawaban yang lebih substantif: apakah uang rakyat sedang disiapkan untuk pembangunan yang terukur, atau justru masih tertahan dalam proses birokrasi yang belum mampu bergerak secepat kebutuhan daerah?
"APBD yang sehat bukan hanya soal kas yang aman, tetapi juga tentang seberapa cepat anggaran mampu diterjemahkan menjadi jalan yang dibangun, layanan yang membaik, dan manfaat yang dirasakan masyarakat."