---

Serapan APBD Pelalawan Lesu, DPRD Belum Beri Evaluasi Tegas: Publik Menunggu Fungsi Pengawasan Bekerja

---

GARDAPOS.COM, PELALAWAN — Rendahnya realisasi belanja APBD Kabupaten Pelalawan pada Semester I Tahun 2026 mulai menuai sorotan. Di tengah minimnya serapan anggaran yang berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik, DPRD Pelalawan belum memberikan sikap tegas maupun evaluasi terbuka terhadap kinerja pemerintah daerah.

Saat dimintai tanggapan oleh wartawan terkait rendahnya serapan belanja daerah, pimpinan DPRD memilih menunda penjelasan dengan alasan masih menunggu pembahasan resmi bersama pihak eksekutif.

"Kami sudah menerima penjelasannya, nanti akan dibahas dalam pendapat dan pembahasan resmi," ujar Baharudin, Wakil Ketua I DPRD Pelalawan saat dikonfirmasi, Sabtu (6/6/2026).

Jawaban tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana fungsi pengawasan legislatif dijalankan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pasalnya, rendahnya realisasi belanja bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berkaitan langsung dengan terlaksananya program pembangunan yang telah dianggarkan melalui APBD.

Berdasarkan data realisasi anggaran yang beredar, sejumlah pos belanja strategis, termasuk belanja modal, masih menunjukkan capaian yang sangat rendah. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran terjadinya penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran yang berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan uang rakyat.

Di sisi lain, DPRD sebagai lembaga pengawas anggaran dinilai memiliki peran penting untuk meminta penjelasan secara terbuka kepada pemerintah daerah mengenai faktor penyebab lambannya realisasi belanja. Transparansi tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui kendala yang dihadapi sekaligus langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mempercepat pelaksanaan program.

Hingga kini, DPRD Pelalawan menyatakan masih akan membahas persoalan tersebut dalam agenda resmi pembahasan bersama pemerintah daerah. Namun di tengah rendahnya serapan anggaran yang menjadi perhatian publik, masyarakat menunggu sikap dan rekomendasi konkret dari lembaga legislatif guna memastikan APBD benar-benar bekerja untuk kepentingan pembangunan daerah, bukan sekadar menjadi angka yang mengendap dalam laporan keuangan.