APBD Pelalawan Seret di Semester I 2026, Aktivis Soroti Belanja Modal Hanya 1,33 Persen: Uang Rakyat Mengendap di Bank?
(Gbr.Ilustrasi.net, Istimewa).
GARDAPOS.COM, PELALAWAN — Rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan hingga pertengahan 2026 mulai menuai sorotan. Di tengah berbagai agenda dan kegiatan yang dipublikasikan pemerintah daerah, realisasi belanja dinilai belum berbanding lurus dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Penggiat LSM Pelalawan, Abdul Murat (5/6), mengkritik keras kinerja pengelolaan anggaran daerah setelah mencermati laporan realisasi APBD Januari–Juni 2026 yang disebut baru mencapai 18,8 persen. Ia menilai lambannya penyerapan anggaran berpotensi menghambat manfaat pembangunan yang seharusnya dirasakan masyarakat sejak awal tahun.
Menurut Abdul Murat, pemerintah daerah patut diapresiasi atas berbagai aktivitas dan agenda yang dijalankan Bupati Pelalawan. Namun di sisi lain, ia mempertanyakan mengapa realisasi APBD masih sangat rendah, terutama pada pos belanja modal yang menjadi instrumen utama pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.
"Kalau melihat data yang ada, realisasi APBD baru 18,8 persen hingga Juni 2026. Yang lebih mengkhawatirkan, realisasi belanja modal hanya sekitar 1,33 persen dari total anggaran lebih dari Rp117 miliar. Sementara pada pos belanja lain-lain justru anggaran dan realisasinya lebih besar dibanding belanja modal," ujarnya.
Ia menegaskan kritik tersebut bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat yang telah dialokasikan dalam APBD.
"Tujuan kita baik, supaya tidak muncul persepsi negatif di tengah masyarakat. Ketika dana daerah masih banyak mengendap di perbankan sementara kegiatan pembangunan belum berjalan optimal, masyarakat tentu bertanya apa sebenarnya kendalanya. Uang rakyat itu seharusnya segera memberikan manfaat bagi rakyat," katanya.
Abdul Murat juga menyoroti pola penyerapan anggaran yang menurutnya kerap menumpuk pada akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut, kata dia, berisiko melahirkan pekerjaan yang dilakukan secara terburu-buru demi mengejar target serapan.
"Jangan sampai kebiasaan lama terulang. Di penghujung tahun semua kegiatan dikebut agar anggaran terserap 100 persen. Akibatnya kualitas pekerjaan sering dipertanyakan karena dikerjakan terburu-buru. Kalau anggaran sudah tersedia dan program sudah direncanakan, mengapa pelaksanaannya belum berjalan?" ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Pelalawan menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi APBD semester pertama 2026, termasuk potensi adanya program yang terancam tidak terlaksana hingga berujung menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
"Publik berhak mengetahui apa penyebab keterlambatan ini. Jangan sampai pada akhirnya sebagian besar anggaran hanya menjadi SiLPA, sementara kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah masih banyak yang harus diselesaikan," tegasnya.
Kondisi tersebut dinilai menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program dan memastikan APBD tidak hanya tersusun di atas kertas, tetapi benar-benar hadir sebagai instrumen pembangunan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat Pelalawan.