BUMD Tuah Sekata Disorot, Publik Desak Audit dan Transparansi Pengelolaan
(Sumber foto: Ilustrasi.istimewa)
GARDAPOS.COM, PANGKALAN KERINCI — Sorotan publik terhadap BUMD Tuah Sekata kembali menguat. Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Pelalawan mendesak pemerintah daerah dan Inspektorat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan daerah tersebut, khususnya terkait transparansi pengelolaan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Desakan itu muncul di tengah pertanyaan publik mengenai capaian usaha, laporan kinerja, serta manfaat nyata yang dihasilkan BUMD bagi masyarakat. Hingga kini, sebagian masyarakat menilai informasi terkait aktivitas dan perkembangan perusahaan daerah tersebut masih minim diketahui publik.
“BUMD seharusnya mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Karena itu, masyarakat tentu berharap ada keterbukaan mengenai program kerja, capaian usaha, dan kontribusinya terhadap daerah,” ujar salah seorang tokoh masyarakat di Pelalawan, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pengelolaan perusahaan daerah berjalan efektif dan sesuai tujuan pembentukannya.
Hal senada disampaikan sejumlah aktivis lokal yang meminta adanya evaluasi secara objektif terhadap tata kelola BUMD. Mereka menilai audit dan pengawasan berkala diperlukan untuk memastikan perusahaan daerah dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kalau memang kinerjanya baik tentu perlu diapresiasi. Tetapi jika masih ada kelemahan, maka harus segera dibenahi. Prinsipnya, penggunaan anggaran dan pengelolaan aset daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar seorang aktivis di Pelalawan.
Masyarakat juga berharap pemerintah daerah tidak menutup ruang kritik terhadap keberadaan BUMD. Sebab sebagai perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan pengelolaan aset daerah, BUMD dinilai perlu terbuka terhadap evaluasi masyarakat.
Pengamat kebijakan daerah menilai, keberadaan BUMD idealnya tidak hanya menjadi pelengkap struktur pemerintahan daerah, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi nyata, baik melalui peningkatan PAD, pembukaan peluang usaha, maupun kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Karena itu, desakan agar dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh dinilai sebagai bagian dari kontrol publik yang wajar dalam sistem pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak BUMD Tuah Sekata belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai sorotan yang berkembang di tengah masyarakat.
Publik kini menunggu langkah pemerintah daerah dan pihak terkait dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai arah pengelolaan dan kinerja perusahaan daerah tersebut ke depan.**