---

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan di Propinsi Riau Jadi Fokus Perjuangan Aliansi Mahasiswa Reformasi Riau

---

GARDAPOS.COM, PEKANBARU — Ratusan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Reformasi Riau, Senin (13/10) kemarin gelar aksi demontrasi damai di halaman Kantor Gubernur Riau menuntut gubernur Wahid segera benahi tata kelola pemerintahan dan BUMD yang tidak becus rugikan keuangan daerah.

Aksi bentuk kepedulian mahasiswa ini adalah bentuk keprihatinan terhadap kondisi tata kelola pemerintahan dan ekonomi Riau yang dinilai tidak baik baik saja dan tidak berpihak kepada rakyat.

"Berbagai persoalan khususon mafia tanah, defisit anggaran, pelantikan pejabat BUMD, serta lambannya pencairan beasiswa belum terselesaikan hingga hari ini, menambah keprihatinan dan ketidak percayaan rakyat", ungkap Wiriyanto Naswir Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Riau–Kepri kepada gardapos

Lanjut disampaikannya, bahwa aksi ini sempat memanas saat massa mencoba masuk ke halaman kantor gubernur riau untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, namun berhasil diredam oleh aparat Satpol PP dan sempat terjadi ketegangan. Namun, aksi berjalan damai hingga selesai menyoroti maraknya praktik mafia tanah serta pelantikan pejabat BUMD yang dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

“Ya, kami menolak pembiaran praktik-praktik "koncoisme" yang melanggar norma dan etika pemerintahan. Kami minta pejabat yang tidak memenuhi syarat dan berpotensi menyalahgunakan jabatan segera dievaluasi,” tegas Wiriyanto.

Apalagi terkait potongan video orasi yang beredar di media sosial dan menampilkan nada tinggi dalam penyampaian aspirasi, Wiriyanto Naswir menegaskan, bahwa hal tersebut tidak dimaksudkan sebagai makian pribadi terhadap siapa pun.

“Kami akui ada ekspresi emosional di lapangan. Itu murni luapan kekecewaan atas situasi yang kami nilai tidak adil, bukan serangan pribadi. Kami tetap menghormati pejabat publik dan aparat negara. Gerakan kami adalah gerakan moral, bukan gerakan kebencian,” ujar Rian dalam keterangan resmi (13/10).

Wiriyanto biasa disapa Rian ini juga mengingatkan, agar publik tidak terprovokasi oleh potongan video yang dipelintir oleh pihak-pihak yang ingin mengaburkan substansi perjuangan mahasiswa Riau.

“Isu personal sedang dimainkan untuk menutupi persoalan utama: dugaan pelanggaran aturan BUMD, defisit anggaran, dan keterlambatan beasiswa. Kami mengajak masyarakat tetap fokus pada substansi perjuangan kami: perbaikan tata kelola pemerintahan Riau,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PMII Kota Pekanbaru, Rizki Ahmad Fauzi, membacakan 10 poin tuntutan aksi, antara lain:

• Mendesak Presiden RI membentuk Badan Reforma Agraria Nasional;

• Memeriksa BPN Riau, BPN Pekanbaru, dan BPN Indragiri Hulu terkait praktik mafia tanah;

• Menertibkan Satgas PKH yang tidak mengembalikan fungsi hutan di Riau;

• Mencopot Dirut BUMD Kampar Hengky Primana karena tidak memenuhi syarat etik dan regulasi;

• Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap direksi BUMD Riau dan uji publik terbuka;

• Meminta DPRD Riau membentuk Pansus Defisit Anggaran;

• Mendesak Kapolda Riau menindak tegas aktivitas galian C dan tambang emas ilegal;

• Menagih janji pembebasan Khariq Anhar;

• Mendesak pencairan beasiswa Pemprov Riau dan realisasi program satu rumah satu sarjana;

• Meminta Gubernur Riau memecat Kepala RSJ Tampan, Prima Wulandari, karena dugaan pelanggaran etika pelayanan publik.

Sebagai bentuk kritik simbolik terhadap defisit anggaran daerah, Ketua PW KAMMI Riau, Febriansyah, menyerahkan iuran masyarakat sebesar Rp2.200 kepada Pemprov Riau.

“Rp2.200 ini simbol keresahan rakyat kecil. Pemerintah harus sadar, keterlambatan beasiswa dan pemotongan TKD bukan hanya soal teknis, tapi cerminan lemahnya manajemen daerah,” katanya.

Kemudian mahasiswa bergerak ke Kantor Wilayah BPN Riau untuk menegaskan kembali desakan pemeriksaan terhadap dugaan mafia tanah di instansi tersebut. Aksi berakhir tertib dan kondusif pada sore itu dengan pengawalan aparat kepolisian.

Aliansi Mahasiswa Reformasi Riau menegaskan bahwa seluruh tuntutan disampaikan secara konstitusional dan terbuka, sebagai wujud tanggung jawab moral generasi muda terhadap masa depan Provinsi Riau, tutupnya.
 

(gpc)