FSPMI dan Aliansi Buruh Pelalawan Minta Pemerintah dan Disnaker Fasilitasi Pencari Kerja Lokal
(Foto Istimewa).
GARDAPOS.COM, PELALAWAN – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riau kembali angkat suara terkait nasib buruh lokal yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah Pelalawan. Ketua DPW FSPMI Riau, Satria Putra yang juga sebagai Ketua Aliansi Buruh Riau Bersatu (23/9) menegaskan, bahwa sudah saatnya DPRD Pelalawan melalui Panitia Khusus (Pansus) dan Pemerintah Daerah memberi ruang yang nyata bagi tenaga kerja lokal dengan menghadirkan program konkrit berupa balai pelatihan buruh.
Menurut Satria, keberadaan balai pelatihan menjadi kebutuhan mendesak untuk mengasah keterampilan buruh sesuai standar perusahaan. Hal ini penting agar buruh lokal tidak terus-menerus ditolak dengan alasan klasik “tidak sesuai kriteria” setiap kali perusahaan merekrut pekerja.
“Buruh lokal harus difasilitasi agar bisa memenuhi syarat yang diminta perusahaan, bukan justru dipinggirkan,” ujarnya.
Dari penelusuran FSPMI di lapangan, sebagai salah satu anggota LKS TRIPARTIT Kabupaten Pelalawan Satria terus menyoroti banyak perusahaan luar yang mendapatkan proyek di Kabupaten Pelalawan lebih memilih membawa tenaga kerja dari perusahaan induk mereka sendiri.
Akibatnya, masyarakat lokal hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. “Ini ironi, proyek ada di tanah kita, tapi pekerjaan dinikmati orang dari luar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Satria mengungkap alasan perusahaan sering tidak masuk akal. Selain mengklaim tenaga kerja lokal tidak memenuhi kualifikasi, ada pula alasan bahwa perusahaan tidak tahu kemana harus mencari pekerja lokal. “Alasan itu jelas tidak bisa diterima. Disnaker ada, serikat pekerja ada, mengapa tenaga kerja lokal diabaikan? Ini bentuk ketidakpedulian,” kritiknya.
Karena itu, FSPMI mendesak Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan seluruh kabupaten di Riau, khususnya Disnaker, untuk mengambil langkah konkret. Salah satunya dengan menerbitkan surat pencaker resmi bagi tenaga kerja lokal, sehingga perusahaan tidak bisa beralasan lagi untuk tidak merekrut masyarakat setempat.
“Disnaker harus hadir, harus jadi jembatan agar pencari kerja lokal punya legalitas dan peluang yang jelas,” ungkap Satria.
Satria juga menyoroti program pembangunan yang selama ini digalakkan pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai agenda pemerintah lebih banyak berfokus pada infrastruktur dan pariwisata, sementara isu perburuhan hampir tidak tersentuh.
“Buruh ini seakan-akan tersingkir dari skema pembangunan. Padahal, buruh adalah tulang punggung ekonomi daerah,” pungkasnya.
Di akhir pernyataannya, Satria dengan lantang meminta Pemprov Riau, khususnya Pelalawan, benar-benar berpihak pada nasib buruh lokal.
“Kami mohon pemerintah jangan lagi memalingkan wajah dari kaum buruh. Jangan biarkan kami hanya jadi penonton. Bangun balai pelatihan, fasilitasi tenaga kerja lokal, dan pastikan setiap kebijakan berpihak pada buruh, bukan pada kepentingan segelintir orang,” tegas Ketua DPW FSPMI Riau itu.
(heri)