FORMASI RIAU Tuding Bupati Afrizal Sintong Mencoba Merendahkan Kelembagaan DPRD Rohil
(Ist).
GARDAPOS.COM, ROKAN HILIR - Terkait adanya permintaan maaf dari Kepala Bappeda Kabupaten Rokan Hilir yang tidak melibatkan anggota DPRD Rokan Hilir pada Pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2024 tingkat Kabupaten mendapat reaksi masyarakat dari FORMASI Riau.
Menurut Dir FORMASI Riau, Dr Muhammad Nurul Huda SH MH kepada gardapos, Kamis (23/3/2023) di Pekanbaru menjelaskan, bahwa Musrenbang itu dilaksanakan setelah masa reses dewan berlangsung, tetapi yang terjadi, Musrenbang dilaksanakan sebelum masa reses terjadi. Tentu ini tidak benar.
Sebagaimana dilansir dari link berita (https://mediapesisirnews.com/article/kepala-bappeda-rohil-minta-maaf-kepada-ketua-dprd-rohil-terkait-miskomunikasi-pembahasan-musrenbang-rkpd-2023#.ZBcC0-XoLWs.whatsap - 18 Maret 2023) adanya alasan Kepala Bappeda Rokan Hilir bahwa menyebutkan kegiatan bupati sibuk, ini artinya bupati Afrizal Sintong tidak cukup serius untuk bersama-sama membangun Kabupaten Rokan Hilir.
Bagi kami FORMASI RIAU, permintaan maaf dari Ka.Bappeda Rokan Hilir tidak cukup, Ketua DPRD Rokan Hilir mesti memanggil bupati dan Ka.Bappeda mengapa Musrenbang tidak mengikutsertakan dewan.
"Jangan hanya cuma permintaan maaf, perkara selesai, tidak boleh kita bernegara seperti ini," pungkas Dir Formasi Riau.
Karena kalau alasannya sibuk, bupati bisa mengutus anak buahnya membahas Musrenbang tersebut, karena masyarakat bisa saja menuduh ini ada upaya untuk merendahkan kelembagaan dewan. Jika ada upaya sengaja untuk merendahkan kelembagaan dewan, dewan bisa saja membentuk pansus ada tidaknya unsur kesengajaan untuk merendahkan martabat dan kelembagaan dewan.
Nah, jika hasil dari pansus ditemukan ada unsur kesengajaan untuk merendahkan martabat dan kelembagaan dewan, maka pansus bisa memberikan rekomendasi ke dewan untuk memberhentikan bupati Rokan Hilir Afrizal, tegas Dr Huda.
(gpc)