Gubri Terima Aduan Datuk Penghulu Adat IV Koto Hilir dari Kuansing Terkait Sengketa Tanah Ulayat Dengan PT WJT
(foto Ist).
GARDAPOS.COM, PEKANBARU - Rombongan Datuk Penghulu Adat IV Koto Hilir dari Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Senin 2 Januari 2023 kemarin di kediaman rumah dinas Gubernur Riau melakukan audiensi terkait penyelesaian tanah ulayat yang diambil PT Wahana Jingga Timur (PT. WJT) dan rencana pendirian SMK di Inuman-Cerenti.
Datuk Rizaluddin selaku keponakan dari Datuk Bertuah, menjelaskan kedatangannya untuk bersilaturahmi dan meminta saran Gubernur Riau Syamsuar terkait permasalahan yang terjadi di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).
Salah satu permasalahan yang dibahas adalah tentang keberadaan PT Wahana Jingga Timur (WJT) yang banyak merugikan masyarakat Kecamatan Inuman dan sekitarnya.
Untuk diketahui, PT WJT ini merupakan anak perusahaan PT Duta Palma Nusantara (DPN) juga PT Cerenti Subur di Kuantan Singingi. Lokasi terjadinya permasalahan sengketa lahan ini berada di Tanah Ulayat Desa Koto, Kampung Baru dan Gunung Melintang, Kuantan Hilir, ungkap Datuk Rizaluddin.
"Kami mewakili datuk - datuk di Kuansing terutama penghulu IV koto, banyak permasalahan terjadi terutama masalah perkebunan, keberadaan perusahaan perkebunan yang bermasalah dari dulu sampai sekarang tidak kunjung selesai, menyangkut tanah ulayat yang diserobot tanpa ganti-rugi," jelas Rizaluddin.
Ia menjelaskan bahwasanya, tanah ulayat ini dulunya hutan lindung dan terdapat perkuburan Tokoh Adat terdahulu Niniak Darah Putih. Dulunya luas lahan tersebut mencapai ratusan hektar, namun saat ini tinggal setengah hektar saja.
"Sampai detik ini kami sudah layangkan surat, tidak ada satupun tanggapan. Seolah - olah PT WJT tersebut sudah berkuasa dan semena - mena, tidak ada memberikan respon, solusi atau diskusi sekalipun," katanya.
"Kita juga sudah membuka diri untuk diskusi agar dapat permasalahan yang ada ini dapat teratasi dan mendapatkan jalan keluarnya," tambah Rizaluddin.
Dikarenakan tidak ada jawaban dari PT WJT tersebut, maka ia membawa para datuk penghulu adat 4 koto untuk meminta saran Gubri Syamsuar. "Permasalahan ini harus ada jalan keluarnya dan segera dituntaskan, tidak bisa dibiarkan begitu saja terutama permasalahan di tanah ulayat. Tanah ulayat itu dalam adat kita harus ada pancong alasnya dan CSR-nya harus jelas," ungkapnya.
"Ironisnya permasalahan tanah ini sudah CSR nya tidak ada, pancong alasnya juga ngak ada. Memang siapa mereka kok bisa berkuasa di tanah adat, tidak mungkin anak kemenakan diam saja dan harus bergerak," ujar Rizaluddin.
Selain mengadu soal tanah ulayat, para datuk juga menyampaikan keinginan masyarakat setempat untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Masyarakat setempat sudah menyiapkan lahan dan siap menghibahkan ke Pemprov Riau.
Gubri Syamsuar menyambut baik kedatangan para datuk tersebut dan mendengarkan dengan seksama keluhan yang disampaikan.
"Terimakasih atas kehadiran para datuk penghulu adat atas aspirasnya. Kami akan pelajari dengan baik masalah ini dan mudah-mudahan nanti ada jalan keluar terbaik," ujar Gubri Syamsuar.
Ia juga meminta kepada para datuk penghulu untuk menyiapkan data-data yang diperlukan agar permasalahan tanah ulayat di Kecamatan Inuman ini bisa terselesaikan dengan baik.
"Kami juga sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk dibicarakan dengan Kementrian LHK, termasuk Kementerian ATR/BPN," katanya.
Gubri juga berjanji segera turun ke Kuansing, khususnya Inuman untuk melihat langsung persoalan tanah ulayat. Termasuk melihat tanah yang disiapkan untuk sekolah SMK.**